HARIANHALMAHERA.COM– Untuk yang ketiga kalinya, musyawarah partai Golkar Maluku Utara (Malut) kembali harus ditunda pelaksanaanya.
Musda yang sebelumnya diundur pada 9 Maret kemarin itu, terpaksa ditunda hingga 16 dan 17 Maret mendatang. Ketua DPD I Golkar Alien Mus selaku penanggungjawab Musda mengatakan, penundaan ini atas arahan dari DPP. Dan bukan saja terjadi di Malut namun juga di 4 Provinsi.
Penundaan ini pun ikut disorot Edi Langkara (Elang). Wasekjen DPP Golkar itu menilai keputusan DPP menunda Musda Golkar Malut bukti tidak becusnya kinerja pengurus DPD I dalam menggelar Musda. “Itu (penundaan, Red) harus tanya “tetangga” sebelah kenapa ditunda tetangga mengerti,” cetusnya.
Mengerti dalam arti kalau tidak memberi keyakinan ke DPP dari panitia penjaringan dan teknis- teknis tidak dilakukan mestinya harus dilaporkan.
Ditanya apakah penundaan Musda akibat mekanismenya yang tidak dilaporkan ke DPP, dia mengaku pencermatannya memang seperti itu. “Subtansi penundaan itu secara politik, pihak-pihak terkait harus memahami. Dan jangan malawang,” semprotnya.
Dia berharap dengan adanya penundaan ini pihak -pihak terkait yang berkepentingan dengan Musda harus mampu membaca tanda- tanda. “Jadi demokrasi yang keterwakilan itu dia tidak absolut pada voter, beda dengan Pilkada. Itu Voternya adalah personality, tapi kalau demokrasi keterwakilan seperti ini, itu fatsun-nya harus mempertemukan antara keinginan bawah dan keinginan atas,” bebernya.
Dikatakan, di DPP hanya ketua umum (ketum) deskripsi dan keratorikasi itu hanya ketum yang dipilih dalam Munas, sedangkan pengurus yang lain melaksanakan kebijakan ketum. “Jadi jangan salah bapegang,” cecernya.(lfa/pur)
Respon (1)