HARIANHALMAHERA.COM– Ragam tanggapan atas pidato visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Sentul Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/7) malam. Salah satunya, tidak ada unsur kebaruan.
Diketahui dalam pidato itu, Jokowi kembali menyinggung soal kelanjutan program infrastruktur sampai percepatan birokrasi, dari investasi hingga oposisi. Narasi lama yang sebelumnya menjadi visi di periode pertama.
Sebagaimana analisis CNNIndonesia.com, pidato itu dinilai hanya strategi main aman dari presiden terpilih 2019 tersebut, bahkan cenderung menarasikan janji-janji yang mudah dilakukan pemerintahan ke depan. Apalagi yang disampaikan Jokowi sebetulnya sudah dilakukan pada periode pertama, hanya saja belum maksimal.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan berbagai gagasan yang disampaikan tidak menyentuh tataran masalah atau kelemahan yang dimiliki pemerintahan Jokowi selama kurun 2014-2019.
Menurutnya, dari narasi-narasi yang diutarakan, Jokowi cenderung hanya menyampaikan janji atau gagasan yang mudah dicapai dan gampang dipertanggungjawabkan saat ditagih di akhir periode keduanya mendatang.
“Jokowi hanya fokus ke (hal) yang mudah dan bisa dia lakukan. Ini bukan curang, tapi strategi saja agar ketika ditagih dia bisa mengatakan bahwa visinya itu saja,” kata Kunto.
Dia menerangkan, kelemahan utama Jokowi selama memimpin Indonesia bersama Jusuf Kalla dalam lima tahun sejak 2014 terletak pada inkonsistensi dalam pembuatan kebijakan, bukan pada investasi, atau birokrasi.
Janji pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, maupun investasi sejatinya bukan barang baru di pemerintahan Jokowi. Misalnya saja investasi, kerannya sudah dibuka Jokowi selama kurun waktu empat-lima tahun terakhir. Jadi, apa yang diungkapkan Jokowi, dalam pidato Visi Indonesia itu sudah kedaluwuarsa.
Kunto melihat, salah satu permasalahan investasi selama ini adalah tidak mencapai target. Dia menilai hal itu terjadi bukan karena sebatas tersumbat birokrasi yang berbelit, tetapi lebih kepada perubahan kebijakan yang kerap dilakukan secara tiba-tiba.
“Bukan di sana (investasi dan reformasi birokrasi), justru kelemahannya karena inkonsistensi dalam membuat sebuah kebijakan yang suka diubah tiba-tiba. Masalah birokrasi ada tapi tidak sekonyong-konyong kebijakannya diubah,” ujar Kunto.
Di luar itu, Kunto juga menggarisbawahi catatannya bahwa Jokowi tidak menjabarkan secara detail terkait gagasan dalam memeratakan akses pendidikan untuk lima tahun mendatang. Padahal pendidikan merupakan bagian dari program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diprioritaskan Jokowi di pemerintahan mendatang bersama Ma’ruf Amin.
Salah satu hal yang seharusnya disinggung Jokowi terkait pemerataan akses pendidikan ialah sistem zonasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem itu tahun ini menimbulkan masalah di banyak daerah. Banyak orang tua siswa yang mengeluhkan sistem itu menghambat anaknya masuk ke sekolah negeri yang diinginkan.
“Jokowi bilang sudah bangun infrastruktur lalu sekarang waktunya SDM, tapi dari visi yang disampaikan semalam itu justru bagian SDM kurang. Seharusnya disampaikan terkait pemerataan akses pendidikan dan sistem zonasi,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu.
Berangkat dari itu, Kunto berharap Jokowi dapat menegaskan kembali visi pemerintahan yang akan dipimpinnya bersama Ma’ruf sebelum dilantik pada Oktober mendatang, sekaligus dapat memilih sosok-sosok menteri yang tepat dan berdayaguna untuk membantu kerja pemerintah.
“Saya harap masih bisa diubah karena belum dilantik. Harapannya, ketika nanti sudah dilantik dan memilih menteri visinya bisa lebih mengkristal lagi,” katanya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengutarakan hal yang sedikit berbeda. Dia mengatakan dari pidato yang disampaikan, Jokowi tidak menyinggung strategi dan posisi Indonesia dalam percaturan global.
Menurutnya, Jokowi sebagai presiden terpilih seharusnya memiliki strategi untuk menunjukkan kewibawaan Indonesia di mata dunia. “(Tidak ada visi) terkait posisi Indonesia di percaturan global karena kita tidak hanya membangun di dalam. Seharusnya Indonesia sebagai bangsa besar bisa menunjukkan ke negara lain bahwa kita punya wibawa,” ucap Asrinaldi.
Di luar itu, dia juga menyinggung soal infrastruktur yang disampaikan Jokowi tadi malam. Menurutnya Jokowi mengisyaratkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam lima tahun mendatang akan menyasar pada pengamanan ekonomi masyarakat.
Dari situ, gagasan infrastruktur yang disampaikan Jokowi tersebut dinilai telah mencakup upaya Indonesia agar lebih baik lagi, terutama dalam rangka menyambut bonus demografi di 2035 mendatang. “Saya lihat penekanannya pada infrastruktur tapi lebih seperti arteri ke sawah. Ini memberikan peluang pengamanan ekonomi masyarakat,” ucapnya.(cnn/fir)
