HARIANHALMAHERA.COM–Kebiasaan membuang smapah di kali mati alias barangka ternyata juga dilakukan para penghuni jejeran ruko (rumah toko) yang berada di kawasan jati land. Dimana, saluran yang berada di belakang ruko tersebut ternyata penuh dengan sampah.
Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Ternate, Sarif Tjan mengaku sebelumnya DLH sudah menyampaikan teguran, namun tidak pernah dihiraukan.
“Saya sangat sesalkan kenapa lokasi ini penuh sampah, karena setiap sampah di ruko ini selalu di angkut, sehingga pihak ruko harus bertanggungjawab atas pencemaran sampah plastik di seputaran area ini,” akunya Selasa (11/1).
“Sampah-sampah ini kalu musim penghujan pasti dia lari keluar menuju pantai,” sambugnya.
Selain sampah, DLH juga akan meertbikan bangunan ruko yang dibangun mrlebihi dari tembok. Sebab, sesuai perjanjian batas ruko dinding, dan dari lawat batas itu sudah memasuki lahan pemerintah.
“Saya sudah koordinasi dengan Perkim, terkait batas ruko yang sudah lewat dari area HGB, dengan acuan tersebut baru kita langsung lakukan penertiban,” ungkapnya.
Ia mengaku saat ini para media sudah saksika sendiri lokasi ini penuh dengan sampah, namun dipastikan satu pekan kedepan balik lagi ke area sini di pastikan sudah bersih.
Kepada sejumlah pelaku usaha yang ada di ruko Jatiland ini, harus benar-benar bertanggungjawab sampah ini. Karena sampah ini bukan bawan dari luar, karena ini bisa dipastikan dari pemilik ruko.
“Kami sehari dua nanti akan lakukan pemanggilan juga kepada pemilik-pemilik ruko ini, atas permasalahn buang sampah sembarangan di area pemerintah,” pungkas Sarif
DLH lanjut Syarif akan menyulap area tersebut menjadi ruang alternatif. “Kami akan bersihkan dalam waktu dekat sampah-sampahnya, untuk dijadikan ruang alternatif. Karena area ini milik Pemkot,”ungkap
Ruang alternatif yang akan dibuat salah satunya tempat nongkronh seperti cafe, taman dan tempat orang berjualan ikan bakar.
“Kota Ternate ini sangat kekurangan ruang dan ruang-ruang seperti ini harus segera di fungsikan untuk di jadikan ruang alternatif aktivitas publik. Namun kami akan lebih dulu koordinasi dengan instansi tehnis lainya,”jelasnya. (par/pur)