HARIANHALMAHERA.COM–Salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dituntaskan Taufik Majid saat dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), adalah mendorong tumbuhnya desa mandiri di Maluku Utara (Malut).
Dia berharap, desa-desa di Malut bisa menjadi role model bagi desa-desa lain di Indonesia yang bisa memayungi seluruh kelompok kepentingan tanpa membeda-bedakan.
“Karena kita punya karakteristik wilayah yang cukup istimewa dan cukup mulia, didukung misalnnya dengan sosial kapital yang bagus sehingga menjadi afirmasi bagi Pemerintah Daerah. Saya kira harus menjadi in line dengan Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Pemerintah Pusat, ini bisa kita wujudkan untuk waktu yang tidak terlalu lama,” ucap Taufik.
Poin besar dari kemandirian desa di Malut adalah agar ada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Ada tiga indeks yang bisa dipakai untuk mengukur kemanjuan dan perkembangan desa. Pertama indeks ketahanan ekonomi. Dimana ada instrumen ekonomi yang harus bisa diakses oleh masyarakat desa, asal ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada sistem keuangan inklusif seperti pasar desa yang bisa diakses. “Belum ada harus dibangun. Sumber dananya bisa dari Dana Desa, bisa juga dari dana-dana bantuan dari Kementrian Lembaga atau dari Pemerintah Daerah, itu indeks ketahanan ekonomi,” katanya.
Kedua, indeks ketahanan sosial. Indeks ini berfungsi menggeser epissentrum pembangunan kewilayahan dan pembangunan kewargaan. “Jadi aspek kewilayahan penting di satu disisi diimbangi dengan pembangunan kewargaan. Jadi bagaimana sosial kita bisa jaga, nilai-nilai kegotongroyongan , adat, kearifan lokal kita bisa jaga, itu menjadi basis dari indeks ketahanan sosial. Jadi kerja sama antar desa, kolaborasi, sinergi itu adalah nilai-nilai yang harus diretoksinasi,” jelasnya.
Ketiga adalah indeks ketahanann lingkungan. Desa harus memiliki daya tahan kuat terhadap ancaman lingkungan. Sustainalbe Development Goal (SDGs) harus dijaga, sehingga betul-betul ada pembangunan desa yang berkelanjutan. “Kebetulan kita mendorong di Kementrian Desa itu namanya SDGs desa, itu melandingkan nilai-nilai global kepada desa. SDGs adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi 18 dengan kearifal local. Poinya adalah bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.
Dia mengaku Malut sendiri, ada desa yang memiliki potensinya cukup besar sehingga tinggal didorong dengan sentuhan yang diberikan lebih proporsional. Dana Desa mestinya dijadikan sebagai stimulus karena fungsi DD adalah untuk mengintegrasikan sumber-sumber pembiayaan di desa sekaligus menjadi pendorong bagi potensi pendapatan asli desa bisa muncul. “Karena itu perlu kita lakukan pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat desa supaya kriteria yang sudah hampir ke mandiri ini sudah bisa kita wujudkan. Kota Tidore Kepulauan bisa mengusulkan yang menjadi patokan kita untuk mendorong desa ini desa mandiri. Itu sudah ada gambaranya,” tegasnya. (lfa/pur).
