HARIANHALMAHERA.COM– pertemuan Regional Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) yang melibatkan Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, yang sukses digelar di Kota Ternate pada 23-24 Agustus 2025 itu diapresiasi ICMI Malut. Pasalnya, forum tersebut telah menghasilkan Piagam Ternate berisi sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai sangat visioner dan responsif terhadap tantangan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Ketua ICMI Orwil Malut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap butir-butir rekomendasi tersebut.
“Isi Piagam Ternate sangat mendasar dan responsif, terutama rekomendasi eksternal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat daerah penghasil sumber daya alam,”katanya, Minggu (24/8).
Piagam Ternate ini menurut Wakil Bupati Halut, bahwa merupakan wujud nyata kontribusi civil society di kawasan timur untuk mendorong keadilan fiskal, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan demokrasi.
“Rekomendasi ini harus dikawal bersama. KAHMI telah memberi arah bagi perbaikan sistem tata kelola sumber daya dan demokrasi agar Indonesia Timur tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi motor Indonesia Maju,”ujarnya.
Sementara itu pokok rekomendasi Piagam Ternate Piagam telah memuat dua aspek rekomendasi, yakni internal dan eksternal. Khusus eksternal, terdapat tujuh poin utama yang menyoroti isu strategis di kawasan timur Indonesia, antara lain;
Dana Bagi Hasil SDA
KAHMI mendesak pemerintah pusat, khususnya Mendagri, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan, segera mengoptimalkan penyaluran dana transfer daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) SDA yang kerap mengalami keterlambatan. Penundaan ini dinilai mengganggu arus kas daerah dan menghambat pembangunan.
Hilirisasi SDA Mineral
Meski memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, pengelolaan mineral belum signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. KAHMI mendorong pemerintah mengoptimalkan hilirisasi untuk membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku usaha lokal, dan meningkatkan PAD.
Hilirisasi SDA Non-Mineral
Potensi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan di kawasan timur dinilai sangat besar. Karena itu, KAHMI menuntut program hilirisasi sektor non-mineral agar menjadi prioritas nasional untuk mendongkrak ekonomi daerah.
Penguatan Desa
Desa dipandang sebagai basis ketahanan pangan, energi, dan ekonomi masa depan. KAHMI meminta pemerintah memperkuat koperasi desa melalui investasi, permodalan, peningkatan kapasitas manajerial, dan akses pasar.
Infrastruktur Dasar
Terhambatnya pembangunan salah satunya akibat keterbatasan konektivitas. KAHMI mendesak percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi di Maluku, Malut, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Daerah Otonomi Baru (DOB)
KAHMI mendukung pembentukan DOB yang dinilai dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.
Mekanisme Pilkada
KAHMI menilai pilkada langsung pasca reformasi memakan biaya besar, rawan konflik horizontal, dan melahirkan budaya demokrasi transaksional. Karena itu, forum ini mendesak pemerintah dan DPR RI membentuk undang-undang baru agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD.(cal)
