Ahmad Purbaya Resmi Jadi Kasir Pemprov

0
560
Sekprov Malut Samsuddin A Kadir memimpin pengambilan sumpah dan jabatan lima pejabat eselon II Pemprov Malut kemarin (23/10). FOTO WAHYUDI

HARIANHALMAHERA.COM – Setelah dievaluasi, empat pejabat esalon II yang menduduki kursi pimpinan OPD (organsiasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov Maluku Utara (Malut) akhirnya resmi bertukar posisi.

Lewat pelantikan yang dipimpin langsung Sekprov Malut Samsuddin A Kadir kemarin, empat jabatan eselon II yang dirolling berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2.22/Kep/167/X/2020 itu masing-masing, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Kepala Inspekorat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), serta Kepala Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Setda Malut.

Ahmad Purbaya yang sebelumnya menjabat Kepala Inspekorat dipercayakan oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) menjadi Kasir Pemprov yang sebelumnya dipegang Bambang Hermawan.

Sedangkan Bambang digeser menggantikan posisi Nirwan MT Ali sebagai ke Kepala DPMTSP. Sedangkan Nirwan yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan Kepala DPMTSP, menggantikan posisi Kepala Inspektorat yang ditinggalkan Purbaya.

Sementara Mulyadi yang sebelumnya menduduki kursi Karo PKKP, digeser sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpus) yang sebelumnya dijabat Rahwan K Suamba dengan status pelaksana tugas (Plt). Sedangkan posisi Karo PKKP sendiri masih lowong.

Pada pelantikan yang dipusatkan di Kediaman Gubernur di Kelurahan Kalumpang Ternate itu, AGK juga resmi mengembalikan jabatan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kepada Muhammad Hi Ismail lewat SK Gubernur 821.2.22/Kep/168/X/2020 yang sebelumnya menjabat asisten Gubernur bidang administrasi.

Pengembalian jabatan Kadinsos ke Ismail ini menindaklanjuti hasil klarifikasi oleh KASN yang menyatakan penempatan Ismail sebagai asiste keliru mengingat hukuman disiplinnya sudah dicabut.

Kepala BKD Malut Idrus Assagaf menuturkan pelantikan kemarin dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Idrus mengaku, saat ini yang baru di evaluasi (job fit) tiga jabatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lagi. “Tergantung pandangan gubernur kalau merasa perlu ada roling seperti DPMTSP dia terlalu bisa diambil opsi lelang atau job fit,” singkatnya.(lfa/pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here