Periode II, FM-Mantap Fokus Penataan Kota

0
262
KOMITMEN: Foto bersama bupati, wabup, mantan penjabat bupati, pimpinan DPRD, bersama Forkopimda, usai sidang paripurna, kemarin.(foto: humas pemda)

HARIANHALMAHERA.COM–Periode kedua bagi Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi terbilang singkat. Hanya 3,5 tahun. Karena itu, keduanya tidak jumawa membuat program. Selain melanjutkan program dari periode pertama, yakni pembangunan infrastruktur dari desa ke kota, juga akan fokus pada pembangunan di kota.

“Visi dan misi yang Kami cetuskan, bahwa pembangunan Halut terus berlanjut dengan orientasi pembangunan infrastruktur dari desa ke kota, yang selanjutnya penataan kawasan perkotaan sebagai ibu kota kabupaten,” kata Frans, saat menyampaikan pidato dalam sidang paripurna di DPRD, kemarin.

“Banyak hal yang dapat kita lakukan, semuanya kita dudukan dalam skala prioritas dengan mengacu pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu, berbagai potensi dan sumber daya daerah harus kita tata kelola dengan baik, yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Maksud inilah kita semua harus saling kompak, sinergi, dan produktif, guna pencapaiannya secara maksimal,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Frans mengatakan berbagai dinamika dan perjalanan panjang dari proses Pilkada Halut, yang proses pemilihannya dilaksanakan secara serentak dan secara bersama-sama dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Malut, tetapi nyatanya Halut menjadi yang paling terakhir dalam proses itu. Meski demikian, semuanya dapat berjalan dengan baik melalui dukungan semua pihak dan dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Atas semuanya ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik KPU, Bawaslu, dan semua jajaran pendukungnya di kecamatan dan desa. Juga unsur parpol, simpatisan, dan masyarakat Halut pada umumnya yang telah berpartisipasi dan berjuang dalam kancah dan dinamika politik, sehingga hasil akhir dari Pilkada dapat terwujud,” ungkapnya.

“Kini saatnya kita lanjut membangun atau melanjutkan. Kita sadari akan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sumber daya yang harus terkuras untuk penanganannya. Karena itu, saya mengajak pimpinan DPRD bersama anggota, forkopimda Halut, pimpinan OPD dan jajaran, instansi vertikal BUMN, BUMD, TNI-Polri, Parpol, OKP, Camat, Kepala Desa dan seluruh lapisan masyarakat, mari bahu-membahu, kita bersatu padu untuk membangun Halut yang maju,” ajak Frans.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada penjabat Bupati Halut atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pelayanan publik yang telah berjalan selama ini, secara khusus pelaksanaan Pilkada yang telah  berhasil terlaksana dengan baik. “Terima kasih, hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB Halut Irfan Soekoenay, menilai bupati dan wabup yang sudah resmi dilantik dan akan menjabat kurang lebih 3 tahun kedepan, harus menyelesaikan problem di Halut yang belum sempat diselesaikan pada periode sebelumnya. “Masih banyak OPD yang tidak maksimal melaksanakan pekerjaannya selama lima tahun kemarin. Ini sudah harus di evaluasi oleh bupati agar kedepannya lebih baik lagi,” kata Irfan.

Dia juga menegaskan, saat ini Halut lagi gencar dengan covid yang semakin tinggi. Ini menjadi catatan penting buat bupati dan wabup untuk mengatasi hal tersebut. Bupati harus menepati janji untuk membayar gaji para PNS dan Siltap untuk desa-desa yang ada di Halut. “Ini harus dilaksanakan karena sudah hampir berbulan-bulan mereka belum menerimanya. Bukan hanya itu, pemulihan ekonomi juga harus diperhatikan dengan baik karena ini juga sangat penting bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Senada disampaikan Ketua DPC PDIP Halut Inggrit Paparang. Dia meminta bupati dan wabup agar bisa menuntaskan program yang belum diselesaikan. “Bagi Kadis yang selama ini tidak bekerja maksimal ini sudah harus dicatat oleh bupati dan harus dilakukan evaluasi, sehingga kedepannya daerah ini bisa lebih baik. Jika kedepannya ada yang menjabat sebagai Kadis dia harus memiliki kemampuan dan keahlian agar pekerjaannya bisa maksimal,” ujarnya.

Jika kedepannya bupati dan wabup setuju terkait jabatan OPD, agar bisa diadakan lelang jabatan sehingga tidak ada KKN dan ini juga dibuka secara transparan. Nantinya orang-orang yang terpilih benar-benar bekerja untuk daerah ini dan mau membangun. “Kami sebagai DPRD hanya meminta jika nanti orang-orang yang mengisi kepala dinas harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki kemampuan dibidang tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan FM-Mantap yang juga kader Golkar Halut, Samsul Bahri Umar mengatakan bahwa bupati dan wabup, pastinya kedepannya akan menjalankan program yang belum diselesaikan di periode sebelumnya. Jika ada program yang lain akan diusahakan untuk diselesaikan, walaupun periode kali ini tidak sampai lima tahun.

“Kami sebagai partai pengusung akan mengawal semua program yang nantinya dikerjakan oleh bupati dan wabup terpilih ini. Karena ini menjadi kunci kesuksesan jika semua program bisa diselesaikan,” pungkasnya.(cw/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here