HARIANHALMAHERA.COM–Perebutan tiga kursi kepala dinas (Kadis) yang tengah dilelang secara terbuka oleh panitia seleksi (pansel) berlangsung ketat. Hal ini terlihat dari tingginya animo pejabat eselon II yang ambil bagian dari proses assesment.
Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut, asessment yang dilaksanakan sejak Sabtu (24/10) hingga Minggu (25/10) kemarin di Royal Resto Kafe Ternate itu, diikuti sebanyak 18 peserta yang notabene pejabat eselon II di lingkup Pemprov Malut.
Dari tiga kursi Kadis yang dilelang yakni Dinas Katahanan Pangan, Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominfosan), tercatat Kursi Kadis Ketahanan Pangan dan Kadiskominfosan yang paling diburu. Dua jabatan eselon II ini masing-masing diincar tujuh orang pejabat, sedangkan empat peserta lainnya membidik kursi Kadis ESDM.
Sedianya ada empat jabatan tinggi pratama (JTP) yang dilelang oleh Pansel. Namun, satu JTP yakni Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) batal dilakukan menyusul jabatan tersebut telah diisi kembali oleh Muhammad Ismail yang dilantik Jumat (23/10) pekan kemarin bersama dengan tiga pejabat eselon II lainnya.
Dikembalikannya kursi Kadinsos ke ini menindaklanjuti hasil klarifikasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang menyatakan penempatan Ismail sebagai asisten Gubernur keliru mengingat hukuman disiplinnya sudah dicabut.
Kepala BKD Idrus Assagaf menuturkan lelang tiga JTP ini adalah tahap pertama. Untuk tahap ke II, akan ada empat JTP yang masih lowong yang akan dilelang bersamaan dengan tiga OPD (oranisasi perangkat dinas) baru.
Tiga JTP yang masih lowong itu yakni Dinas Parawisata (Dispar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP).
Sedangkan tiga OPD baru yang juga ikut dilelang masing-masing Badan Perbatasan, Biro Adminitrasi Pembangunan (Adbang) serta Dinas Pendapatan.
Namun begitu Idrus mengaku, lelang JTP tahap II tergantung dari penentuan di KASN. “Kita hanya mengsulkan. Berapa yang disetujui, tergantung KASN. Tapi kita berharap semuanya bisa selesai,” tukasnya.
Sementara itu, Jumat pekan lalu empat pejabat esalon II yang menduduki kursi pimpinan OPD bertukar posisi. Lewat pelantikan yang dipimpin langsung Sekprov Malut Samsuddin A Kadir, empat jabatan eselon II yang dirolling berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2.22/Kep/167/X/2020 itu masing-masing, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Kepala Inspekorat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), serta Kepala Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Setda Malut.
Ahmad Purbaya yang sebelumnya menjabat Kepala Inspekorat dipercayakan oleh Gubernur menjadi Kasir Pemprov yang sebelumnya dipegang Bambang Hermawan.
Sedangkan Bambang digeser menggantikan posisi Nirwan MT Ali sebagai ke Kepala DPMTSP. Nirwan yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan Kepala DPMTSP menggantikan posisi Kepala Inspektorat yang ditinggalkan Purbaya.
Pada pelantikan yang dipusatkan di Kediaman Gubernur di Kelurahan Kalumpang Ternate itu, AGK juga menggeser posisi Mulyadi yang sebelumnya menduduki kursi Karo PKKP, sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpus) yang sebelumnya dijabat Rahwan K Suamba dengan status pelaksana tugas (Plt). Sedangkan posisi Karo PKKP sendiri masih lowong.
Idrus menuturkan pelantikan tersebut berdasarkan evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Idrus mengaku, saat ini yang baru di evaluasi (job fit) tiga jabatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lagi. “Tergantung pandangan gubernur kalau merasa perlu ada roling seperti DPMTSP dia terlalu bisa diambil opsi lelang atau job fit,” singkatnya.
Untuk kursi kepala Biro PKKP sendiri yang masih lowong, sambil menunggu proses lelang jabatan, akan diisi Rahwan K Suamba dengan status plaksana tugas (Plt). Meski belum ada pelantikan kepada Rahwan, namun kabar dikembalikannya Rahwan ke Biro PKKP dibenarkan Idrus .
Idrus mengaku Rahwan yang sebelumnya Plt Kadisarpus Malut akan digeser ke salah satu jabatan eselon III di Biro PKKP sekaligus menjabat Plt Karo PKKP. “SK nya nanti diterbitkan bersamaan dengan Plt Kepala Biro PKKP,” katanya
Sebelum digeser ke Dinas Perpusatakaan, Rahwan sendiri diketahui memang cukup lama bertugas di Biro Humas Pemprov. Dia mulai ditempatkan di biro humas di era Gubernur Thaib Armayn.
Keputusan Gubernur mengangkat Mulyadi sebagai Kadisperpus sekaliugus mengembalikan Rahwan ke “habitat’ nya terkesan menjolat ludah sendiri. Sebab, pada sebuah kesempatan sebelumnya, AGK sempat berujar akan mendefenitifkan Rahwan sebagai Kadisperpus. (lfa/pur)
