HARIANHALMAHERA.COM–Pemerintah benar-benar serius menjadikan provinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut) sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Hal ini dapat dilihat dari kucuran APBN di sektor perikanan dan kelautan pada tahun depan.
Dimana, dari total APBN sebesar Rp 3,2 triliun dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Malut mendapat Rp 1 triliun, sisanya Rp 2,2 triliun untuk provinsi Maluku.
Anggaran ini menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut Buyung Radjiloen nantinya diperuntukan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terintegrasi (SKPT). DKP kata dia sudah menyusun master plan-nya. Bahkan kemarin, dilakukan pertemuan dengan pelaku usaha di Malut dalam rangka menerima berbagai masukan terkait pembangunan sentra produksi perikanan ini.
Pertemuan yang berlangsung di Grand Sahid Hotel itu diharapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga LIN nantinya bisa tepat sasaran. “Harapan kami dengan pertemuan ini segala persoalan dan kebutuhan yang dibutuhkan mulai dari hulu sampai hilir itu bisa diatasi,” ucapnya.
Keterlibatan pelaku usaha kata dia dalam rangka menjamin seluruh bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat nelayan. “Kita harapkan bantuan itu sudah jelas orangnya siapa yang kita bantu dan sudah dijamin pasarnya,” jelasnya.
Dia menyebutkan, ada tiga sentra perikanan yang akan dibangun masing-masing sentra produksi, sentra penyangga dan sentra kalautan dan perikanan.
Sentra produksi akan dibangun di kawasan – kawasan desa nelayan di pulau kecil yang akan menjadi aktifitas nelayan dan pembudidaya ikan dengan fokus pada pengembangan tuna, cakalang, tongkol (TCT), tulang tangame dan rumput laut.
“Tiga (komoditas) ini yang kami lihat selama ini menjadi prodak unggulan yang turut meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” akuinya.
Di lokasi pusat produksi ini akan diberikan berbagai bantuan baik itu armada maupun sarana – sarana produksi juga kebutuhan penunjang seperti pabrik es dan penunjang lainnya yang selama ini ketersediannya jauh dari lokasi produksi “Nelayan yang mendapat bantuan harus memiki syarat terutama sebagai nelayan dan menjalin mitra dengan pelaku usaha,” katanya.
Buyung menyebutkan ada 12 lokasi pelabuhan perikanan produksi akan yang akan dibangun fasilitas lengkap dan bisa dioperasionalkan secara baik.
Meskipun Pemerintah sendiri sudah membangun SKPT di Pulau Mortoai namun lewat program LIN ini, DKP mengusulkan tiga lokasi yang dibangun SKPT yakni Sofifi, Bacan dan Sula.
Ketiga SKPT ini nantinya terkoneksi dengan 12 pelabuhan perikanan sehingga diharapkan produk perikanan yang selama ini dibawah keluar Malut sudah bisa di proses di ketiga SKPT. “Agar kita mendapat nilai tambah yang cukup sehingga nelayan juga bisa mendapat harga yang sesuai dan bisa meningkatkan pendapatan,” terangnya.(lfa/pur)
