HARIANHALMAHERA.COM–Persoalan sulitnya akses internet membuat banyak daerah yang masuk dalam daftar pelantikan kepala daerah (kada) dan Wakada terpilih Jumat (26/2), mengajukan keberatan jika pelantikan digelar secara virtual sebagaimana ditegaskan Kemendagri lewat surat edarannya.
Diantara daerah-daerah yang keterbatasan jaringan internet itu, termasuk didalamnya dua daerah di Maluku Utara (Malut) masing-masing Halmahera Timur (Haltim), dan Pulau Taliabu. Selain di dua daerah tersebut, Kota Sofifi yang akan menjadi lokasi pelantikan empat paslon terpilih juga mengalami situasi yang sama.
Plh Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otda Setda Malut, Taufiq Marassabery menjelaskan, dalam edaran Kemendagri sebelumnya memang ditegaskan pelantikan digelar secara virtual oleh Gubernur dengan pertimbangan menghindari kerumunan massa.
Namun dengan melihat kendala layanan jaringan internet yang ada di beberapa daerah ini membuat Kemendagri akan menerbitkan edaran terbaru untuk mengakamodir daerah-daerah yang pelantikannya sulit dilakukan secara virtual, agar dilakukan secara langsung .
“Surat usulan pelantikan secara langsung oleh kabupaten/kota surat sudah dikirim. Prinsipnya secara lisan sudah disampaikan, dan Kemendagri juga sudah setuju. Tinggal besok dibuatkan edaran,” jelasnya.
Kemendagri beranggapan, kendala jaringan internet ini bisa membuat proses pelantikan bisa berujung cacat hukum. “Kemendagri memaklumi itu terutama daerah- daerah yang jaringannya sulit terjangkau. Takutnya saat pembacaan naskah sumpah tiba-tiba jaringannya putus, maka itu cacat hukum,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, usulan permintaan agar pelantikan dilakukan secara tatap muka disampaikan lewat rapat persiapan pelantikan kemarin. Rapat di ruang rapat sekda yang dipimpin langsung Staf Ahli gubernur Idham Umasangaji itu dihadiri PJ sekda Tikep, keterwakilan Pemda Halbar, dan dari Haltim.
Kepala biro Humas kerja sama dan komunikasi publik Rahwan A Kuamba mengatakan, disamping sulitnya jaringan internet, alasan lain dibalik usulan pelantikan dilakukan secara tatap muka, adalah terkait protokol kesehatan.
Sebab, berkaca dari pengalaman pelantikan pejabat sementara (pjs) Kada yang dilakukan secara langsung, tidak ada prokol kesehatan (Prokes) yang dilanggar.
Disamping itu, jika pelantikan dilaksanakan secara virtual dengan jarak jauh, maka justeru berpotensi memicu kerumuman. “Kalau dilakukan di kabupaten/,kota masing-masing pasti akan terjadi kerumuman sebab dipastikan akan ada banyak pendukung yang hadir sehingga lebih sulit dikendalikan.
Berbeda jika pelantikan langsung digelar di kantor gubernur di Sofifi, tentu protokol kesehatan bisa dikendalikan, sebab dalam pelantikan nanti akan dibatasi peserta yang hadir sehingga tidak menciptakan kerumunan. “Pejabat yang dilantik juga akan pulang dengan pengawalan polisi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat,” tukasnya seraya mengatakan pihak Kemendagri tetap akan memantau jalannya pelantikan secara tatap muka tersebut.(lfa/pur)
