HARIANHALMAHERA.COM–Sikap PT IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) yang diduga sengaja menunggak pajak air permukaan, menyulut kecaman dan DPRD Malut. Dewan meminta Pemprov segera turun melakukan penagihan.
“Kalau memang pajak itu betul- betul, maka dong (Pemprov) pe kerja harus turun tagih agar masuk ke ke daerah, jangan mengeluh terus,” geram Ketua Dewan Provinsi (Deprov) Kuntu Daud.
Politisi PDI-Perjuangan ini meminta Pemprov bertindak tegas jika tidak ada itikad baik dari PT IWIP. Sebagai mitra Pemda, Deprov kata dia mendukung setiap langkah yang diambil Pemprov sepanjang demi peningkatan PAD.
Dikatakan, kalaupun tidak ada itikad baik dari IWIP, Kuntu mendesak Pemprov segera menghentikan aktivitas perusahaan. “Mau izin di pusat ka di dalam, tutup saja dulu. Kalau dibiarkan nanti sama dengan yang lalu- lalu,” tegasnya.
Dia juga geram dengan sikap PT IWIP yang selalu menutup akses bagi Pemprov. Apalagi menyangkut dengan kewajiban perusahaan. “PT IWIP ini jangan sampe nanti orang su bakar segala hal di perusahan baru kemudian undang pemerintah rapat dan sebagainya.
Bahkan Kuntu mengingatkan Pemprov harus melibatkan Komisi II ketika hendak turun dan menggelar rapat dengan pihak PT IWIP. “Libatkan juga media agar terbuka. Jangan rapat diam-diam setelah itu tidak terdengar lagi,” tegasnya.(lfa/pur)
