HARIANHALMAHERA.COM–Aktivitas di Kantor Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara (Malut) sejak Senin hingga Rabu kemarin masih lumpuh total. Para PNS di dinas tersebut masih terus melanjutkan aksi pemalangan kantor.
Berbeda dengan aksi pada hari Senin lalu. Aksi lanjutan kemarin, mereka tidak hanya memalang kantor, namun juga memajang baliho berukuran besar. Di Baliho itu selain tertulis permintaan hearing dengan tiga petinggi Pemprov, mereka juga siap memberikan bukti pernyataan saksi atas kebohongan Sri Haryanti Hatari di media.
Tidak hanya itu, di baliho itu juga terpampang foto Sri yang kemudian diberi tanda silang merah dilengkapi kalimat “Stop jadi Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara”
Sekretaris Dinas Pangan Saleh Al Gani kepada Harian Halmahera mengaku pernyataan Sri kepada Sekprov Samsuddin A Kadir bahwa dirinya selalu melakukan rapat, adalah bohong.
Sri selama ini tidak pernah masuk kantor di Sofifi dengan alasan ikut dalam kunjungan maupun rapat dengan Gubernur. “Masak setiap hari Gubernur kunjungan dan rapat terus,” katanya.
Semenjak menjadi Plt hingga didefenitifkan, Sri hanya satu kali menggelar rapat. Itupun digelar pukul 15.00 disaat sebagian besar PNS sudah pulang kantor. “Kalau ingin bikin rapat, seharinya diumumkan dulu melalui grup whatsapp atau di kantor. Bukan secara tiba -tiba. Pegawai lain sudah pulang baru buat rapat,” katanya.
Rapat hari sore itu pun hanya menyampaikan apa yang disampaikan gubernur. Tidak ada interaksi berupa tanya jawab. “Kalau dia bilang ada bukti absen, silahkan nanti dibawa saat hearing dengan Gubernur, Wagub, atau Sekda. Supaya saling kroscek. Sekarang kalau saling menyalahkan, tidak akan selesai,” tantangnya.
Sebagai Sekretaris Dinas, Saleh mengaku selama ini tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di kantor. “Tiba-tiba saya dibilang tidak paham tupoksi dan tidak masuk kantor tiga bulan. Saya mau tanya yang tiga bulan itu kapan. Tara paham tupoksi yang mana ? ,” tantang Saleh.
Saleh mengaku, para PNS ini tidak bisa bekerja mengingat seluruh aktifitas kantor dilaksanakan Sri di Ternate. Bahkan, tiga unit kendraan oprasional pun tidak ada di Sofifi. “Torang datang kadang mau kerja listrik mati. Nanti teriak di grup baru isi pulsa. Sapa mau kerja kalau tidak ada oprasional dinas disini. Lalu semua tugas yang dia bikin terbengkalai karena semua di bikin di Ternate. Kantor di Ternatae atau Sofifi,” kesalnya.
Apa yang disampaikan dalam aksi ini, menurut Saleh adalah tuntutan secara umum. Mereka baru bersedia membeberkan seluruh ‘dosa-dosa’ sang kadis saat hearing dengan tiga petinggi pemprov.
Karenanya, mereka meminta petinggi Pemprov memanggil seluruh staf dinas pangan bersama Kadis untuk duduk bersama. “Kita disni tidak mau hanya berbalas pantun. Kita mau duduk sama-sama. Supaya kita tau selama ini bagaimana posisi torang di kantor sebenarnya. Jangan nanti bilang kita yang fitnah, atau ibu yang fitnah akhirnya jadi bola liar,” terangnaya.
Untuk membuktikan kebohongan Sri, mereka juga sudah menyiapkan bukti-bukti. “Torang siap dipanggil, banyak hal yang menjadi keganjalan termasuk kebijakan pemotongan biaya perjalanan dinas,” tantang Saleh.
Terkait anggapan Kadis bahwa, aksi pemalangan dilakukan hanya karena keterlambatan pembayaran TTP (tunjangan tambahan penghasilan), Saleh mengakui hal itu memang hanya sebagai penyulut, bukan persoalan utama yang terjadi di dinas Pangan.
Aksi pemalangan ini juga merupakan klimaks dari kekecewaan para PNS atas kepemimpinan Sri yang selama ini mereka pendam. “Ini Bukan baru sekarang. Tetapi dari dulu mereka sudah mau bikin aksi, tapi saya dan beberapa kepala bidang selalu melarang. Saya bilang menyurat saja secara elegan dan minta Kadis mengundurkan diri,” katanya.
Namun karena surat tersebut tidak pernah dibuat, kemudian bersamaan muncul persoalan keterlembatan pembayaran TTP yang menjadi pintu masuk para PNS menggelar aksi.
“Tidak yang bilang aksi ini rencana. itu langsung spontinitas. Jadi aksi ini bukan karena TTP saja tetapi sudah sering kejadian -kejadian dilakukan berulang sehingga ini puncak klimas dari kekecewaan staf kepada kadis,” katanya.
Saleh menilai, gejolak yang terjadi di Dinas Pangan ini membuktikan bahwa Sri tidak mampu menjadi leader yang baik. Dia tidak bisa mengayomi para bawahannya. “Kalau pemimpin bisa mengayomi, tidak akan jadi seperti begini. Jangan anggap bawahan sebagai lawan. Dinas ini merupakan satu tim work,” katanya.
Ditempat yang sama, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Al Nasution menambahkan, aksi pemalangan kantor baru dilanjutkan kemarin mengingat Selasa seluruh PNS belum masuk kantor karena menyamput Ramadan. “Kebutulan Kadis masuk yang jelas tidak ada orang disini sehingga hari kedua ini mulai masuk,” akuinya.
Dia menegaskan, sesuai apa yang menjadi tuntutan mereka sebelumnya bahwa aksi ini baru akan berakhir jika permintaan hearing dengan petinggi pemprov dipenuhi.
“Pada saat aksi pertama itu, kami mau beliau (Kadis, red) membuka diri, supaya kita sama -sama duduk cari solusi. Tetapi beliau tidak pernah sampai. Sekarang komunikasi pun tidak, terpaksa teman -teman dengan spontinitas bikin lagi,” tukasnya.
Mendengar ada aksi lanjutan yang dilakukan PNS Dinas Pangan, membuat Sekprov Samsuddin A Kadir langsung mendatangi kantor Dinas Pangan dengan harapan melakukan hearing bersama yang melibatkan PNS dengan Kadis,
Sayangnya, saat tiba di lokasi, para PNS yang melakukan aksi ini sudah meninggalkan kantor. Namun, tak lama kemudian mantan kepala Bappeda ini pun disambut dengan kedatangan Kadis Pangan yang dilanjutkan dengan pertemuan tertutup.
kepada wartawan, Sekprov mengatakan sudah berupaya mengumpulkan staf Dinas Pangan termasuk yang menggelar aksi untuk meluruskan diluruskan apa yang menjadi permintaan. “Saya katakan yang namanya ASN semua pergerakan itu sesuai ketentuan perundang-undangan. Apa yang dibuat harus sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Soal adanya pemotongan biaya perjalanan dinas, menurutnya tentu harus disampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan baik oleh BPK maupun inspektorat. “Sampaikan supaya dia jadikan temuan dan kembalikan. Itu aturannya. Bukan kemudian menuntut sesuatu diluar ketentuan,” jelasnya.
Soal tidak adanya transparansi, di dalam pemerintahan penyampaian aspirasi harus mengikuti struktur. “Torang pe SKP itu, kepala seksi adalah penilai staf. Sampaikan kepala bidang dan kepala bidang sampaikan ke kepala dinas. Artinya kalau ada protes kepala seksi ke kepala dinas berarti itu ada yang terumbat. Kepala bidang tidak menyampaikan ke kepala dinas, kenapa tidak bisa berarti ada komunikasi terputus, karena komunikasi dilakukan dua arah. nah disinilah torang tanyakan kenapa terjadi putus komunikasi,”bebernya.
Olehnya, dia berharap struktur komunukasi di dinas Pangan diluruskan kembali sesuai ketentuan sehingga tidak ada penyumbatan komunukasi.
“Kalau Kadis tersumbat, maka bisa dikomunikasikan ke atasan Kadis, berarti Sekda. Dan saya belum pernah dikomunikasikan. Berarti ini kan tidak jalan secara struktur,”ungkapnya.
Disinggung soal ancaman PNS yang tidak akan berkantor selama Sri masih menjabat Kadis, Sekprov menegaskan tidak bisa mengancam sesuatu dengan kewajiban. “Kalau mengancam sesuatu dengan tidak mengambil hak, okelah. Kalau tidak melaksanakan kewajiban dia kenakan pemberhentian karena tidak masuk kantor. Jadi saya kembalikan, komunikasi apa,” tukasnya. (lfa/pur)
