HARIANHALMAHERA.COM— Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio, terus mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan air mancur di pusat pemerintahan Halmahera Timur tahun 2011 silam.
Pasalnya proyek yang dianggarkan melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 704,000,000, hingga kini tidak dapat difungsikan alias mubazir.
Meski terus dilalukan pendalaman atas kasus tersebut, namun pihak penyidik mengalami sedikit kesulitan lantaran mantan bendahara Dinas PU tahun 2011 sudah tidak diketahui keberadaaannya.
Kasi Intel Kejari Soasio, Safril Abdul Muin, kepada wartawan koran ini mengakui jika pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi maupun penaggungjawab proyek tersebut. Namun belum ada titik terang atas kasus itu.
“Saksi yang sudah diperiksa mantan kadis PU, kontraktor, direksi, PPK, panitia pemeriksaan barang, pejabat pengadaan, rekanan yang saat itu ikut lelang,” katanya, Selasa (23/4).
Dikatakannya, yang menjadi kendala saat ini dalam rangka pemeriksaan, pihaknya belum mengetahui keberadaan saksi kunci, yakni mantan bendahara PU.
“Penyidik masih kendala karena belum memeriksa mantan bendahara PU. Yang bersangkutan sudah kita panggil, tapi tidak sempat datang,” ungkapnya.
Kata dia, sudah ada upaya yang dilakukan dengan menyurat Pemkab Haltim untuk mempertanyakan keberadaan mantan bendahara tersebut. Tapi pihak pemkab juga tidak tahu di mana keberadaan mantan bendahara PU tahun anggaran 2011 itu.
Meski begitu, Safril mengaku untuk kasua tersebut pihaknya akan terus melakukan upaya pendalaman hingga di ketahui siapa yang bertanggungjawab.(rul/cal)
