HARIANHALMAHERA.COM–Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kemarin menggelar rapat pembahasan multipihak major project kawasan industri (KI) prioritas dan smelter dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
Ada 11 KI dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas yang dibahas dalam rapat itu. Dari beberapa kawasan industri diproyeksikan akan beroperasi pada 2022 itu di antaranya KI Teluk Weda yang akan menghasilkan 1,8 juta ton feronikel dan KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau yang akan memproduksi 2 juta ton alumina.
9 KI lainnya KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Sadai, KI Terpadu Batang, KI Subang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, dan KI Teluk Bintuni
Tidak hanya itu, terdapat 31 smelter yang turut dibahas dimana 6 semleter diantaranya berada di Maluku Utara (Malut). sisanya 12 smelter di Kalimantan, Sulawesi (12 smelter), dan Nusa Tenggara Barat (1 smelter)
Dari 6 semlter di Malut itu satu diantaranya smelter bijih nikel di Kabupaten Halmahera Selatan yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate sejumlah 96.000 ton.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dibidik mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam berbasis perkebunan dan pertambangan, mendorong potensi keunggulan lokal sekaligus menangkap peluang perubahan rantai pasok global yang saat ini tercipta.
Kemudian mendorong penguatan struktur industri dalam negeri dan pencapaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor industri pengolahan hingga Rp352 triliun, serta mendukung pencapaian penyerapan tenaga kerja industri nasional hingga 20,9 juta orang, hingga mencapai target pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan 5,3 – 6,1 persen di 2022.
“Kita ingin mendorong ke depan pelaksanaan green economy melalui kawasan industri prioritas dan smelter. Jadi, circular economy, green economy, itu kita dorong, mulai dari faktor input-nya hingga kita bisa melahirkan green product,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya yang diterima, Senin.
Suharso mengatakan konsep green product dimulai dari penggunaan bahan yang ramah lingkungan, penerapan konsep penggunaan kembali, pemanfaatan teknologi rendah karbon, penggunaan energi alternatif, tenaga kerja terampil, hingga penggunaan air.
“Mengapa kita lakukan, karena beberapa negara di Eropa mulai tahun 2023, mereka hanya akan menerima green product yang akan dilihat seperti apa. Ini ada kaitannya dengan dunia menuju net zero emission,” ujar Suharso sebagaimana yang dilansir antara.
Selain itu, rapat multipihak tersebut juga membahas isu penting, di antaranya menyelaraskan perencanaan pembangunan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau THIS, memastikan peran Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter hingga pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan Major Project yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia,
Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, dan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya. (ant/pur)
