HARIANHALMAHERA.COM–Hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) kian memanas paska polemik terkait pemekaran Sofifi sebagai daerah otonom baru (DOB).
Panasnya hubungan kedua Pemda ini terlihat dari momen pembukaan Festival Doe-Doe di lokasi wisata Pantai Guraping, Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Tikep kemarin (22/12).
Dalam acara yang turut dihadiri Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan Sultan Tidore Husain Syah itu, Pemprov diserang habis-habisan oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Tikep, Muhammad Senin
Orang nomor dua di Pemkot Tikep itu membeberkan amburadulnya pembangunan infrastruktur di Sofifi oleh Pemprov. Dia menilai kekacauan ini terjadi lantaran tidak adanya koordinasi antara Pemprov dengan Pemkot Tikep selaku pemilik wilayah.
“Sebenarnya ini gubernur tidak mengetahui bawahannya tetapi ini harus jujur bahwa kegiatan fisik maupun non fisik yang dilakukan Pemerintah Provinsi di Kabupaten /Kota tidak pernah kordinasi dengan pemerintah Kabupaten /Kota,” terang pejabat yang akrab disapa Ayah Erik ini..
Dia lantas mencontohkan Pembangunan Masjid Raya Shafful Khairaat di Sofifi yang sempat memicu polemik terkait Izin Mendirikan Banguan (IMB). Menurutnya, sejak rumah ibadah itu mulai dibangun, Pemprov tidak pernah berkordinasi dengan Pemkot terkait pengurusan IMB.
“Seharusnya ada kordinasi supaya IMB harus ada akhirnya sekarang ditagih pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan baru saja dibayar Pemerintah Provinsi,” katanya.
Bukan hanya Masjid raya, Erik juga mengaku ada beberapa bangunan infrastruktur yang dibangun Pemprov tidak memiliki IMB. “70 sampai 80 persen kegiatan Provinsi yang tidak mengantongi IMB itu salah. “Tapi alhamdulillah sudah beberapa kegiatan sudah disetor oleh pemerintah Provinsi.,”Pungkasnya.
Erik menilai tidak adanya koordinasi disebabkan adanya ego sektorat di Pemprov Malut. ‘Dorang (Pemprov) menganggap lebih tinggi dari Kabupaten/Kota terus ini tidak mau kordinasi. Harusnya ego sektoral dilepas untuk bagaimana membangun Maluku Utara secara utuh,” bebernya.
Dia mengatakan fasilitas yang telah selesai dibangun Pemprov seharusnya diserahkan ke Pemkot untuk dikelola. “Saya yakin dan percaya kalau tidak diserahkan pasti pemeliharaannya akan amburadul,” Ungkapnya.
Salah satunya objek Wisata Guraping, Pemkot sudah meminta kepada Dinas Pariwisata (Dispar) Malut, agar proyek tersebut segera diserahkan setelah selesai dibangun.
Jika Pengelolahan diserahkan ke Pemkot maka pengembangannya akan semakin bagus “Harapan saya dan pak wali ini harus jadi salah satu ikon parawisata di Sofifi wilayah Kota Tidore Kepulauan,” harapnya
Ayah Erik mengatakan, untuk penganggaran pengelolaan tempat wisata ini tidak menjadi masalah meski APBD 2022 sudah disahkan sebab masih bisa ditampung di APBD Perubahan.
“Saya yakin kedepan dianggarkan karena target Pemkot Tidore Kepulauan setelah ini jadi agenda rutin maka dia punya feedback ke daerah pasti ada,”katanya sembari menuturkan Festival Doe-Doe ini akan dijadikan agenda tahunan.
Soal infrastruktur jalan masuk, Ayah Erik juga mengaku akan terus berkordinasi dengan Pemprov. “Kalau tidak bisa dibangun maka kita akan hadir untuk membangun karena tempat wisata signal internet harus ada, air bersih belum 100 persen kemudian terkait dengan kebersihan namun ini masih tahapan pembenahan. Insya allah kedepan akan jadi lebih baik,”ujarnya, (lfa/pur).
