HARIANHALMAHERA.COM–Setelah beberapa hari melakukan perkerjaan di luar gedung DPRD, yakni menjumpai konstituen di daerah pilihannya (Dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi, akhirnya kamis (9/6), anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pun menyampaikan laporan hasil resesnya dalam sidang paripura.
Namun, dalam paripuran tersebut tak hanya gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba yang tak hadir tetapi tercatat sebanyak 39 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Malut juga tak tampak batang hidungnya di geduang wakil rayat tersebut.
Dari pantauan Harian Halmahera, rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, didampingi wakil ketua M. Abusama, Rahmi Husen dan Sahril Taher itu hanya terlihat dihadiri Wagub M Ali Yasin Ali dan tiga orang pejabat Pemprov, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Wa Zaharia, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Rahwan K Suamba dan Kepala Biro Organisasi, Irwanto Ali.
Padahal pejabat teras di Pemprov Malut terdiri dari 9 Kepala Biro Setdaprov, 24 Kepala Dinas (Kadis) dan 9 Kepala Badan dengan jumlah keseluruhan 42 OPD itu ternyata hanya 3 orang yang menghargai undangan DPRD Malut.
Tak hadirnya AGK dan puluhan pimpinan OPD tersebut mendapatkan kritikan dari anggota DPRD Malut Ruslan Kubais. Politisi Demokrat ini pun mengatakan, mestinya pimpinan SKPD hadir, karena banyak sekali aspirasi yang ditemukan dalam hasil reses.
“Kita ini dijadwalkan untuk bisa bagaimana menyerap aspirasi rakyat tapi ketika pengambil kebijakan tidak hadir untuk mendengar apa yang kemudian kita sampaikan maka ini menjadi satu hal yang mestinya disikapi bersama termasuk menegur guberbur. Harusnya mereka hadir di ruangan ini untuk mendengar segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses yang dilakukan,”katanya.
Menurutnya, ketidakhadiran gubernur bersama puluhan SKPD ini secara tidak langsung telah melukai hati rakyat, karena aspirasi mereka tidak didengar oleh pimpinan daerah ini. Bahkan cukup memalukan.
“Karena memang kita dengan berbagai laporan aspirasi masyarakat yang kita sampaikan tapi realisaainya tidak ada tentu masyarakat akan menilai kita sebagai wakil rakyat telah berbohong dan tundingan lain sebagainya,”tandasnya.(lfa)
