HARIANHALMAHERA.COM–Belum jalannya pekerjaan paket proyek infrastruktur jalan di Dinas PUPR Ternate ikut disikapi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut dengan menggelar aksi demi di Kantor Dinas PUPR Ternate.
Dalam aksi itu, mereka meminta Wali Kota Ternate segera mengevaluasi Plt Kadis PUPR Taufik Djauhar lantaran kinerjanya dianggap kurang baik, membuat keterlambatan beberapa pekerjaan jalan.
“Kami meminta juga Plt Kadis PUPR dan panitia pelelangan agar mengevaluasi, membuka ulang proses pelelangan beberapa paket jalan hotmix yang sudah dua bulan tak jalan,” ucap Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek dalam orasinya.
Dinas PUPR diketahui dalam tahun ini mengalokasikan DAK sebesar Rp 6 miliar lebih, dan pada Mei kemarin lelang pekerjaan tersebut sudah dibuka.
“Hanya saja dalam proses panitia lelang terkesan tertutup dan tak mengikuti ketentuan proses tender. Karena ditemukan banyak kejanggalan,” tegasnya.
Diduga adanya idikasi kejanggalan ini, dimana perusahan yang sudah memenangkan tender, ternyata tidak memiliki kualifikasi. Karena sudah dua bulan lebih belum juga melakukan pekerjaan proyek jalan tersebut.
“Salah satu proyek jalan hotmix Kecamatan Pulau Hiri yang di menangkan CV.Habibi, sampai kini belum bekerja. Karena diduga tak didukung dengan Asphalt Mixing Plant (AMP),” terangnya.
Seharunya dinas PUPR dan panitia tender mengambil langkah mengevaluasi pihak rekanan tersebut. Bahkan hal ini panitia lelang harus terbuka secara profesional.
“Karena ini sudah menyalahi aturan Perpres tahun 12 tahun 2021 atas perubahan Perpres nomo 16 tahun 2018 tetang pengadaan barang dan jasa Pemerintah,” tegasnya.(par/pur)
