HARIANHALMAHERA.COM– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kamis (1/9) melakukan kunjungan kerja (kuker) ke Kecamatan Loloda Utara (Lolut). Dalam kunjungan tersebut ternyata menemukan beberapa infrastruktur umum yang dibangun Pemerintah Daerah setempat tetapi berakhir terbangkalai alias tidak difungsikan yang mana salah satunya pasar rakyat Darume.
Anggota DPRD Halut, Fahmi Musa, mengatakan bahwa temuan fasilitas umum berupa pasar Darume yang terkesan mubazir itu ternyata proyek yang baru dibangun tahun 2020 dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.2 miliar, namun setelah pekerjaan dan diresmikan hingga saat ini tak kunjung difungsikan.
“Belum berfungsinya pasar rakyat Darume ini menunjukan tidak proaktif instansi teknis Pemkab Hakut, yakni Disperindag. Padahal kehadiran pasar adalah menambah pundi-pundi pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat tapi nyatanya pasar yang dibangun dengan anggaran cukup besar itu seolah merugikan daerah sendiri,”katanya.
Politisi PKB ini pun meminta Disperindag Halut bertanggung jawab dengan mencari solusi agar pasar tersebut kembali berfungsi, jika dibiarkan maka dianggap tidak mampu mengelola ekonomi rakyat dan gagal menarik pendapatan dari pasar.
“Disperindag jangan hanya duduk dan diam, tidak memperhatikan aset daerah yang di bangun menghabiskan anggaran yang cukup besar ini,”ujarnya
Sementara Ketua Komisi II DPRD Halut, Hi. Samsul Bahri Umar, menambahkan bahwa pembangunan pasar rakyat tersebut benar-benar tidak terurus, sebab selain tampak dihiasi tanaman liar juga sudah mulai kerusakan dinding.
“Kedepan jika ada prioritas dana-dana pusat yang masuk ke daerah diusahakan ada kajian yang mendasar dan paripurna, sehingga anggaran yang di gelontorkan dalam bentuk jumlah yang besar itu bisa termanfaatkan dengan baik, jangan di biarkan seperti pasar-pasar yang saat ini,”tandasnya.(sal)
