HARIANHALMAHERA.COM– Kebijakan pemerintah menghapus label sekolah favorit melalui sistem zonasi, disetujui Komisi VIII DPR Ri yang ikut mengawasi pendidikan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Hetifah Sjaifudian.
“Memang justru saya setuju, prinsipnya setuju [hilangkan label sekolah favorit],” kata Hetifah di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (26/6), melansir CNNIndonesia.com.
Menurut politikus Partai Golkar itu pada dasarnya seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib menerima akses pendidikan yang setara.
Ia menuturkan pemerintah tak boleh memberikan perlakuan yang berbeda terhadap para siswa, baik dari sisi status sosial maupun kualitas masing-masing peserta didik.
“Bukan anak-anak yang pintar aja yang dapat hak untuk belajar di sekolah bagus. Justru anak-anak yang mungkin bodoh, dianggap daya tangkapnya kurang, anak yang dianggap nakal, anak dari keluarga miskin, mereka justru SDM kita,” ujar Hetifah.
“Itu yang harus kita benahi lebih bagus kan,” tambahnya.
Upaya menghilangkan label sekolah favorit harus dibarengi tindakan lain. Menurut Hetifah tugas utama Kemendikbud saat ini adalah meningkatkan kualitas sekolah secara merata di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, ia pun mengimbau kepada seluruh orang tua murid untuk mengubah pola pikirnya terkait label sekolah favorit. Ia mengatakan para murid yang berkualitas pun bisa dipastikan akan berprestasi meskipun berada di sekolah yang memiliki label ‘non favorit’.
“Karena kita sekolah dimanapun, kalau anaknya berkualitas sebenarnya dia bisa mengangkat pendidikan di sekolah itu. Karena anak-anak itu yang justru bisa memberikan culture baru,” kata dia
Muhadjir sebelumnya menyatakan penerapan PPDB melalui sistem zonasi bertujuan, salah satunya untuk menghapus label sekolah favorit. Menurutnya, kondisi seluruh sekolah saat ini harus setara dan tidak ada lagi label sekolah yang dianggap favorit.
“Saya mohon masyarakat mulai menyadari. Tidak seperti dulu, karena sudah tidak ada lagi sekolah [favorit],” kata Muhadjir (cnn/fir)
