HARIANHALMAHERA.COM–DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan akan menelusuri akar persoalan tunggakan gaji guru honor daerah (honda) di Pemprov Malut yang sudah bertahun-tahun tak pernah selesai.
Wakil Ketua Dewan Provinsi (Deprov) Malut M Rahmi Husen menuturkan, untuk mengusut persoalan yang selalu muncul setiap tahun ini, Deprov berencana membentuk panitia khusus (pansus) “Nah tahun depan kita DPRD mau berniat bikin Pansus untuk itu ya,’ katanya
Rahmi merasa ada yang tidak beres dengan persoalan gaji guru honda ini. Bagaimana tidak, setiap tahun Pemprov selalu mengalokasikan anggaran gaji guru honda, namun anehnya di lapangan justeru selalu terjadi keterlambatan
Bahkan sampai menimbulkan utang di tahun berikutnya. “Lalau masalahnya di mana? ini yang akan kita cari tahu,” ucapnya
Poltikus Partai Domokrat ini pun menduga biang dari persoalan gaji guru honda ini ada pada data guru honorer. Bagaimana tidak ? Setiap tahun Dewan selalu meminta data guru Honda, namun tidak kunjung diberikan. “Kita minta data setiap tahun pun tidak pernah diberikan ini bobrok menurut saya,’ kesalnya.
Sementara itu, Rusni salah satu guru honda mengatakan saat ini keterlamgatan pembayaran gaji mereka sudah memasuki 4 bulan gaji. Dia khawatir apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, terulang di tahun depan. “Mudah-mudahan di akhir Desember ini dong bayar,” harapanya.
Sekedar diketahu bukan hanya guru Honda tetapi guru PPPK pun yang lulus tahun 2021 sudah 7 bulan belum digaji. Persoalan ini bahkan puluhan guru sudah melakukan aksi di depan Kantor Gubernur namun sampai saat ini tidak ada titik terang.
Selain gaji guru honda, Rahmi juga turut menyentil soal tunggakan Tunjangan Tambahan Penghasil (TTP) Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD dr Chasan Bosoirie yang sampai sekarang juga belum dibayar
Rahmi berharap dengan beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seharinya, pengelolaan RSUD dr CB semakin profesional.
Namun, yang terjadi justeru bertambah jelek “Ini kan miris sebetulnya padahal ini salah satu OPD yang strategis,” katanya.
Mantan Ketua KPU Malut itu juga mengaku mendapat banyak persoalan yang terjadi di RSUD, tidak hanya tunggakan TPP. “Kita mendengar keluhan pasien, dan yang paling miris obat sering habis pasien di RSUD penyakit kronis kadang kala obat dan peralatannya habis dan rusak. Ini kan kacau balau ini contoh betapa buruknya kinerja RSUD,” bebernya (lfa/pur).
