HARIANHALMAHERA.COM– Kendati mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Malut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, namun capaian Pendapatan dan belanja daerah Pemkab Halbar tidak ada yang mencapai target.
Untuk pendapatan daerah misalnya, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.18 Triliun,
hingga akhir tahun yang didapat sebesar Rp 955,14 Miliar (80,85 %). Artinya sebesar Rp 226 miliar lebih pendapatan yang tidak tercapai.
Bupati Halbar Danny Missy menyebut, dari angka rp 226 Miliar itu, terbesar berasald dari PAD. “Kekurangan realisasi pendapatan dari PAD sebesar Rp 200,99 Miliar, dana transfer sebesar Rp 38,37 miliar dikurangi surplus lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,15 miliar,” sebut Danny dalam pidato penyampaian LPP APBD 2018 di rapat paripurna DPRD kemarin.
Begitu juga dengan belanja daerah. Dari target sebesar Rp 1.03 Triliun, yang terealisasi
sebesar Rp 772,76 miliar atau 74,54% sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp 263,98 miliar yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 81,96 Miliar, belanja modal sebesar Rp 182,01 Miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 6,73 juta.
Kemudian transer bantuan keuangan yang ditargetkan sebesar Rp 170,02 miliar juga hanya terealisasi sebesar Rp164,04 Miliar (96,48%) dari target yang ditetapkan.
Walau gagal memenuhi target, secara keseluruhan APBD Halbar 2018 yang disusut deficit
sebesar Rp 25,42 Miliar, justru mengalami surplus Rp 18,34 Miliar.
Selain itu, pada tahun kemarin, nilai asset pemda juga mengalami kenaikan sebesar Rp 90,54 miliar dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 1.24 triliun, menjadi Rp 1,33 Tiliun di 2018.
Laporan Pemkab terkait capaian PAD ini justru mendapat sorotan dari Fraksi PKB yang juga
notabene partai penggusung Danny-Zakit di dalam Pilkada kemarin.
Fraksi PKB menduga selain tidak jelas asal-usulnya, ada dugaan rekayasa terkait laporan
peningkatan PAD. Angggota Fraksi PKB Riswan Hi. Kadam usai paripurna menegaskan,
penyampaian realisasi kekurangan PAD sebesar Rp 200 miliar lebih sangat tidak masul akal
dan terkesan dugaan target penerimaan yang di sampaikan fiktif.
“Sejarah mencatat baru kali ini terjadi seperti ini. realisasi anggaran Rp 200 miliar lebih ini
terksean rekayasa dan ini mengelabui publik seakan-akan ada pendaptan yang ujungnya
menutupi pinjaman yang sudah di cairkan ditahun 2017 sebesar Rp 53 milyar,’ tegas Riswan.
Karenanya, LPP APBD khususnya realisasi PAD tetap di telusuri Fraksinya dan bakal menjadi catatan dalam pandangan fraksi yang pada paripurna pecan depan.
Jika memang indikasi rekayasa itu benar, Fraksi PKB bakal menggalang dukungan untuk
mendorong hak Interplasi kepada Bupati “Nanti kita lakukan lobi-lobi internal fraksi. yang pasti ada beberapa fraksi juga yang merasa janggal dengan laporan pertanggung jawaban pada aitem realisasi PAD,”tegasnya.(tr4/pur)
