HARIANHALMAHERA.COM– Angka kasus stunting tertinggi dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, ternyata menempatkan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) pada posisi paling pertama. Tinggginya kasus gizi buruk tersebut telah menunjukan bahwa Halteng yang bergelimbang perusahan tambang terbesar tidak benar-benar menjamin kesejahteraan hidup masyarakat setempat.
Justeru kehadiran industri yang begitu banyak di bumi Fogogoru belum memberikan dampak positif bagi warga setempat, dimana salah satu buktinya adalah banyak anak-anak di Halteng menderita kurang asupan gizi. Kasus ini mencuat saat gubernur Malut yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Asrul Gailea, mengikuti rapat teknis roadshow Menko PKM dalam rangaka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara, yang berlangsung secara daring bertempat di kediaman Eks Crisant Ternate rabu (29/3/23).
Kepala Dinas Kesehahan (Dinkes) Malut, dr. Idhar Sidi Umar, mengatakan bahwa angka stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Malut telah menempatkan Kabupaten Halteng paling tertinggi, dimana pada tahun 2021 tercatat 29,1 persen telah naik menjadi 32,2 peresen di tahun 2022.
Sementara di posisi kedua tertinggi lanjutnya, terdapat pada Kabupaten Pulau Morotai yang pada tahun 2021 tercatat di angka 28,3 persen naik menjadi 31,2 persen di tahun 2022 naik menjadi 31,2 persen atau naik 2, 9 persen kemudian disusul Kabupaten Kepulauan Sula tercatat pada tahun 2021 sebanyak 27,7 naik di tTahun 2022 menjadi 28,5 atau naik 0,8 persen.
“Untuk tujuh Kabupaten/Kota lainya menurun, seperti Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun 2021 tercatat 32,7 persen turun 32,2 persen di tahun 2022 atau turun 0,4 persen. Kemudian Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2021 di angka 30,5 persen ternyata turun cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 24,9 turun 5,6 persen. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada tahun 2021 yaitu 30 persen sedangkan pada tahun 2022 turun pada angka 23,9. maka turun 6,1 persen,”katanya.
Selanjutnya Kabupaten Pulau Taliabu lanjut Kadinkes Malut, tercatat pada tahun 2021 di angka 35,2 persen telah turun di tahun 2022 menjadi 23,7 maka turun 11,5 persen, dan Kota Tidore Kepulauan yang pada tahun 2021 di angka 25,1 persen turun lagi di tahun 2022 menjadi 19,1 atau turun 6 persen kemudian Kota Ternate angka stunting di tahun 2021 tercatat 24 persen turun lagi di tahun 2022 menjadi 17,7 atau turun 6,3 persen, sedangkan secara umum Maluku Utara tercatat 27,5 persen pada 2021 turun di tahun 2022 di angka 26,1 atau turun 1,4 persen.
“Dalam rangka penurunan stunting maka Pemda harus melakukan inovasi-inovasi jangka panjang misalnya harus dimulai dari remaja penyiapan ketersediaan lapangan kerja, menyangkut lingkungan air bersih. Dari satu sisi kita melihat akan merubah pendapatan mereka sehingga mereka mampu untuk menyediakan pangan karena stunting akibat kurangnya asupan gizi,”ujarnya.
Pemprov Malut menurutnya, tentunya mendukung samua wilayah saling mengkaitkan satu dengan yang lain, yakni tetap menjalankan fungsi-fungsi dan mendorong Kabupaten /Kota untuk berupaya menekan angka stunting.
“Itulah yang dibicarakan tadi pada daerah tambang yang justru terjadi kenaikan sekarang kan Halteng dan Haltim stunting tertinggi padahal mereka memiliki kesempatan untuk berkalaborasi dengan perusahan-perusahan di sekitar tapi kenapa daerah yang memiliki sumbangsi ekonomi begitu besar malah rakyatnya miskin, kemiskinan ini berkaitan dengan stunting,”sambungnya.(Ifa)
