HARIANHALMAHERA.COM– Melihat ancaman deficit yang cukup besar di akhir tahun, Pemkot Ternate hanya memiliki satu solusi untuk menekan angka deficit jika kedepan tidak ada tambahan pendapatan.
Satu-satunya solusi yakni melakukan resionalisasi belanja baik kegiatan baik fisik maupun non fisik. “Kalau tidak ada tambahan Pendapatan ya belanja kita rasional kan.” terang Kepala Badan Penegelolahan Keuangan Daerah (BPKAD) Ternate Taufik Djauhar kemarin.
Berapa banyak kegiatan belanja yang akan dirasional, Taufik mengaku menunggu hasil
pengesahan RAPBDP. Yang jelas kata dia, angka deficit akan ditekan hingga batas maksimal yakni Rp 37 Miliar dari besar defsiit yang dirancang di RAPBD sebesar Rp 88 Miliar lebih.
“Kalau dilihat dari postur APBD maka batas maksimal angka deficit harus Rp 37 miliar.
Bagainya, penekanan angka deficit di batas maksimal mau dan tidak mau harus bisa tentunya dengan rasionalisasi kegiatan yang belum dianggap urjen. “Teknisnya nanti di SKPD,” katanya.
Sementara itu, Pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan 2019 dipastikan akan terhenti
dalam sepekan kedepan. Ini lantaran badan anggaran (banggar) DPRD Kota Ternate tengah
melakukan studi banding (stuban) dalam rangka menjaring referensi atau bobotan dalam
pembahasan APBD P di Kota Ternate Stuband ini dilakukan tidak hanya di satu daerah, melainkan tiga sekaligus yakni Kota Tomohon, Bogor dan Denpasar.
Meski begitu, menurut Kasubag Humas dan Protokoler Setwan DPRD Kota Ternate, untuk memaksimalkan waktu, maka kuker Banggar ke tiga daerah itu dibagi dalam tiga kelompok. “Kelompok pertama kuker ke DPRD kota tomohon dan BPKAD kota bitung, kelompok kedua ke DPRD dan BPKAD Kota Bogor, dan kelompok ketiga ke DPRD dan DPKAD kota Denpasar,” katanya.
Selain menjaring referensi atau bobotan dalam pembahasan APBD Perubahan di Kota Ternate. Lewat kuker itu Banggar juga mempelajari system pengawasan anggaran melalui kegiatan evaluasi laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap pelaksanakan APBD Perubahan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP). “Jadi kuker yang dilaksanakan ini selama lima hari, mereka akan menyerap semua yang dibutuhkan untuk disandingkan, juga untuk diterapkan di Kota Ternate,” jelasnya.
Menurut Abdu, terdapat sejumlah program kegiatan yang menjadi persolan, satu diantaranya yaitu serapan anggaran yang kurang maksimal di sejumlah OPD. “Ini juga bagian dari tujuan mereka melaksanakan kuker, karena serapan anggaran adalah bagian dari tupoksi Banggar, mereka prinsipnya ingin agar kinerja OPD bias lebih maksimal khususnya dalam hal serapan anggaran pendapatan daerah,” pukasnya. (lfa/pur).
