HARIANHALMAHERA.COM-Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait 19 Mobil Dinas yang tidak diketahui keberadaan fisiknya ditambah ratusan mobil dan motor tanpa dilengkapi BPKB di Halmahera Utara (Halut) disoroti Pemda setempat. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Halut Azis Bopeng meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih proaktif menyelesaikan masalah dimaksud.”Teman teman OPD harus lebih proaktif menindaklanjut temuan KPK soal Aset,”ujar Azis saat dikonfirmasi melalui via telpon. Senin (12/08).
Terkait temuan dimaksud, kata Asiz Pemda sudah berencana menggelar rapat koordinasi dengan segenap OPD untuk mencari solusi penyelesaian temuan ini. Sehingga, apa yang diminta KPK diselesaikan dalam waktu seperti yang ditentukan. “Saya minta kita serius selesaikan persoalan ini. Terutama peran OPD sangat dibutuhkan,”harapnya.
Seperti dilansir dari Republika.com. Jura Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim Korsupgah juga menemukan aset Pemkab Halut lainnya yakni berupa tanah yang berada dalam penguasaan pihak ke-3. Bahkan di atas tanah tersebut sudah dibangun bangunan bangunan permanen dan semi permanen.
Selain itu, KPK juga menemukan aset berupa tanah seluas lebih dari 1.000 hektar yang akan diserahkan PTPN XIV kepada Pemda Halut. Tanah tersebut saat ini ditempati oleh komplek Pemda dan instansi vertikal lainnya. KPK mendorong penyelesaian mekanisme penyerahan tanah tersebut segera agar tidak terjadi potensi masalah di kemudian hari. (Sandro/mt)
