HARIANHALMAHERA.COM– aspirasi masyarakat lingkar industry seputar masalah PT NICO akhirnya direspon oleh DPRD Halut. Senin (15/7), sedianya digelar rapat dengar pendapat (RDP) oleh komisi III bersama PT NICO dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pemkab Halut, namun agenda tersebut terpaksa ditunda lantaran kedua pihak yang diundang tidak membawa dokumen lengkap, terutama soal lingkungan.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi Rauf, pun membenarkan bahwa pihaknya menunda rapat bersama PT NICO dan DLH tersebut, karena keduanya belum maksimal menyiapkan dokumen terkait permasalahan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga rapat ditunda dan akan diagendakan kembali pada pekan depan.
“Kami Komisi III bersepakat pertemuan tersebut harus maksimal, dimana kami butuh studi dokumen dan data lapangan sebagai dasar pembanding dan dasar pijakan agar kami mengetahui pengelolaan sistem dan pengendalian lingkungan yang menjadi muatan dalam AMDAL,”katanya usai rapat.
Terkait dengan permasalahan PT NICO ini menurutnya, tidak akan selesai kalau masih terus beropini sehingga itu Komisi III membutuhkan bukti yang konkrit, terutama soal dampak lingkungan yang ditimbulkan apakah berbahaya atau tidak. “Jadi kuncinya ada pada dokumen tersebut,”ungkapnya.
Dalam dokumen nanti lanjut Sahril, ada sejumlah lampiran, yakni kajian studi perencanaan AMDAL, yang didalamnya tertuang dua hal, yaitu soal sisa-sisa produk berbentuk padat dan fisik, kemudian sisa hasil produksi agar kita dapat mengetahui sistem perencanaan.
“Kami juga meminta PT NICO untuk menyiapkan sistem pengendalian pembuangan wadah hasil produksi pertama, agar kita mengetahui volume tampungnya pada wadah tersebut,”ujarnya.
“Kita akan pastikan didalam dokumen itu tertuang terkait berapa kapasitas debit limbah padat sampai pada talin dam, sehingga ini dapat diketahui berapa total produksi limbah setiap harinya,”sambungnya.
Politisi Hanura ini menambahkan bahwa Komisi III juga akan melibatkan Nakertrans untuk membahas terkait dengan sejumlah kebijakan mengenai hak-hak karyawan salah satunya PHK sepihak dan kerja borongan yang dipermasalahkan masyarakat lingkar industri.
“Untuk itu Kami harap di rapat berikutnya pimpinan DPRD Halut pun ikut hadir agar menyelesaikan persoalan limbah di PT. NICO,”tuturnya.(sal)
