HARIANHALMAHERA.COM– Perjalanan Badan Pengawas Pemulu (Bawaslu) dalam mengawal Pemilu di Ternate setelah tidak lagi berstatus sebagai lembaga ad hoc pada 15 Agustus lalu, ternyata menuai banyak kritikan.
Kritik dari berbagai pihak Ini disampaikan lewat refleksi satu tahun Bawaslu Malut yang dikemas dalam bentuk dialog. Diantaranya Kaban Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadek. Dia mengusulkan semestinya Bawaslu memiliki penyidik internal sehingga kasus-kasus yang ditangani penegakannya bisa lebih maksimal.
Usulan ini justru disanggah Wakapolres Ternate, Kompol Jufri Dukomalamo,. Menurut dua, hal itu tidak perlu sebab berdasarkan regulasi, penyidik utama di Negeri ada di Polri. Selain itu tugas Bawaslu selama satu ini sudah sangat baik. “Terus terang saja, kami di Polres itu merasa terbantu dengan adanya lembaga Bawaslu di Ternate, sehingga itu kami berikan penyidik-penyidik terbaik kami di Polres untuk membantu tugas-tugas Bawaslu di tim Sentra Gakkumdu,” ungkapnya.
Mantan ketua Bawaslu Malut Sultan Alwan mengatakan, kedepan Bawaslu harus lebih
mengefektifkan tugas-tugas pengawasan di semua leading sector. Tujuanya agar segala bentuk potensi pelanggaran di Pilkada 2020 bisa diproteksi lebih awal.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin menjelaskan, sukses tidaknya Pilkda Ternate sangat
bergantung pada beberapa hal, diantaranya penyelennggara pemilu harus taat azas, pemilih juga haruas independent, serta pengawas pemilu juga harus independent. “Kalau itu dilaksanakan, saya kira Pilkada di Kota Ternate akan berjalan lancer dan sukses,” katanya.
Praktisi Hukum, Hendra Kasim mengatakan, peradaban demokrasi yang baik itu ketika
pelanggaran-pelanggaran yang ditangani diselesaikan oleh mekanisme perundang-undangan yang diatur. “Sejak awal demokrasi itu memungkinkan pelanggaran bisa terjadi, tetapi peradaban demokrasi yang baik adalah proses penyelesaian hokum melalui mekanisme hokum yang diatur,” katanya.
Sosiolog UMMU, Herman Oesman mengatakan, refleksi satu tahun Bawaslu untuk memberi
ruang menumbuhkan kesadaran atas apa yang telah dilakukan sebelumnya.
Karena itu menurut dia, butuh reculer atau diam sejenak, tidak sekedar melepas ketegangan.
Tetapi lebih dari itu, reculer harus mampu menghadirkan perspektif baru. “Malam ini (kemarin-red) Bawaslu Kota Ternate menggelar refleksi keterdiaman untuk mendengar suara-suara di sekitarnya, setelah setahun bergelut dengan rutinitas persoalan Pemilu yang dinamikanya sama kita tahun dan rasakan. Refleksi ini juga sekaligus membangun satu proyeksi berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pemilu yang akan segera di hadapi tahun 2020,” sambunya.
Dalam konsepsi sinergi kata Herman, semua pihak yang berlawanan menggabungkan kekuatan masing-masing untuk menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda, sinergi tidak bersifat win-win solution. “Ini memang tidak mudah, yang diutamakan adalah kreatifitas untuk mengubah pertentangan menjadi kerjasama yang produktif,’ katanya.
Karena itu, kedepan tugas penyelenggara pemilu bukan hanya sekadar menampung aspirasi rakyat, melainkan mengembangkan fungsi sebagai tutor pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kedepan Bawaslu akan menghadapi pekerjaan yang maha penting, Pilkada 2020. Untuk itu, harus menjadi kekuatan kolektif yang kohesi dan harus diikat dalam kesamaan basis moralitas, untuk membawa kepercayaan rakyat. Percaya, dari kata Cahaya, diharapkan bahwa kepercayaan itu memancarkan cahaya kebenaran dalam setiap pengawasan yang akan dilakukan, itu adalah modal social yang harus ditumbuhkan diatas modal moral, yakni
persamaan nilai, norma, dan identitas yang ada dalam institusi,” sambungnya.
Tiga Komisioner Bawaslu Kota Ternate juga berharap, dengan refleksi satu perjalanan ini.
Kedepan semua pihak dapat salin bersinergi untuk menegakkan pengawasan dan penegakan hokum pemilu.
Sebelum mengakhiri dialog, Bawaslu menyerahkan piagam penghargaan kepada Polres
Ternate, Kejari dan Pemkot Ternate yang telah bersinergi mensukseskan pemilu Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. (lfa/pn/pur).
