HARIANHALMAHERA.COM– sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Tobelo dikabarkan telah dirumahkan oleh dr. Janta selaku direktur utama (Dirut) RSUD. Kebijakan tersebut telah membuat anggota DPRD Halut dari fraksi PKB geram hingga kecam lantaran dianggap berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terutama pasien di rumah sakit tersebut.
Fahmi Musa, salah satu anggota DPRD Halut dari fraksi PKB, mengatakan bahwa langkah Dirut RSUD Tobelo merumahkan sejumlah Nakes benar-benar tindakan menghancurkan pelayanan rumah sakit, sebab telah dilakukan di tengah pelayanan pasien yang terus bertambah dan kebutuhan kesehatan meningkat.
“Pemberhentian terhadap Nakes oleh Dirut RSUD Tobelo ini benar-benar keterlaluan, karena disinyalir kuat bermotif balas dendam usai Nakes menyampaikan hak-hak mereka yang ditunda, tentu sikap ini merupakan sikap bengis seorang dr. Janta dalam mengelola birokrasi RSUD yang terkesan otoriter,”katanya, Selasa (15/7).
Sikap dr. Janta tersebut lanjut Fahmi, tentu tak hanya cukup dicopot dari jabatan Dirut RSUD Tobelo, tetapi perlu diperiksa kembali baik secara rohani maupun jasmani. “Bupati Halut harus tindak tegas terhadap dr. Janta, karena jangan-jangan ia memimpin disaat psikisnya terganggu sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah, malah melahirkan masalah baru,”tandasnya.
Menurutnya, berbagai problem yang terjadi di internal RSUD Tobelo terutama soal pengelolaan anggaran tentu perlu diusut oleh aparat penegak hukum, sebab tidak menutup kemungkinan ada penyalahgunaan anggaran rumah sakit, dimana salah satu tandanya adalah tunggakan hak Nakes dan dokter.
“Kami juga meminta pihak lembaga hukum agar bisa memeriksa direktur RSUD, jangan sampai ada penyelewengan dana, yang berakibat pada pelayanan hak-hak Nakes tak kunjung selesai. Ini merupakan langkah buruk, sehingga itu kami meminta kebijakan pak Bupati untuk mengambil alih persoalan ini, demi reputasi dan wibawa seorang pemimpin. DPRD juga akan mengkonfrmsi masalah ini dengan Bupati untuk mencari solusi terbaik,”ujarnya.(cal)
