HARIANHALMAHERA.COM– DPD GMNI Maluku Utara mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap masa aksi mahasiswa baik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) maupun Kota Ternate yang melakukan demo 1 September kemarin berujung ricuh. Pasalnya, peristiwa tersebut telah mengakibatkan sejumlah mahasiswa luka-luka lantaran diduga dipukuli aparat kepolisian saat menangkap mereka.
Tak tanggung-tanggung organisasi cipayung berjas merah itu pun mengutuk tindakan oknum anggota Polres Halsel yang diduga melakukan pemukulan terhadap Ketua Kohati HMI Halsel hingga bersimbah berdara lantaran terluka dibagian kening.
Ketua DPD GMNI Malut, M. Idhar Bakri, pun menegaskan bahwa tindakan pemukulan oknum polisi terhadap seorang perempuan bukan hanya terjadi di Halsel tetapi juga di Kota Ternate pada aksi 1 September di depan kantor DPRD Kota Ternate, sehingga itu tindak tersebut harus diberi sanksi tegas.
Tindakan represif tersebut lanjutnya, tentu dicurigai ada arahan dan penegasan dari pimpinan terhadap anggota yang melakukan penagmanan, sehingga itu GMNI mendesak Kapolda agar menindak tegas oknum anggota yang sengaja melakukan tindakan premanisme tersebut sekaligus pencopotan Kapolres Kota Ternate dan Halsel.
“Tindakan okunm aparat kepolisian terhadap ketua Kohati HMI Halsel mestinya tidak layak dilakukan, sebab itu adalah tindakan melawan hukum apalagi terhadap seorang perempuan,”tegasnya, Selasa (2/9).
Menurutnya, sikap tidak terpuji oleh oknum anggoat polisi ini mestinya di tindak tegas untuk menghindari arus balik dari kelompok OKP Cipayung, sebab jika oknum polisi yang melakukan pemukulan itu dibiarkan, maka dipastikan akan ada gelombang masa yang besar untuk menuntut keadilan.
“GMNI secara institusi mendesak Kapolda untuk menindak tegas oknum anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di Kota Ternate pada tanggal 1 September dan juga di Halsel,”tandasnya.
“Kami punya alasan itu, bahwa tidak ada tindakan penyerangan markas Polri oleh masa aksi di Maluku Utara, tapi kenapa pihak kepolisian arogan seperti itu ke masa aksi, apakah seperti itu perintah Bapak Kapolda sebagai bentuk tindakan sikologi terhadap generasi generasi bangsa yang tengah menyuarakan aspirasi rakyat, ini tidak bisa dibiarkan, Bapak Kapolda harus menindak tegas secara terbuka ke public,”sambungnya.(red)
