HARIANHALMAHERA.COM– anggaran belanja kebutuhan rumah tangga Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hassan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati, Helmi Umar Muchsin, dalam APBD 2025 telah disoroti Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Maluku Utara. Pasalnya, kucuran biaya oleh Pemkab Negeri Saruma sebesar Rp10 miliar itu dianggap tidak masuk akal dan sangat boros.
Alokasi anggaran tersebut sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Halsel 2025, telah beberapa belanja, mulai dari open house Idul Adha dan Idul Fitri 1446 Hijriyah, konsumsi tamu di kediaman Bupati-Wakil Bupati, belanja makan harian pokok pimpinan daerah, pembiayaan rumah tangga seperti pengadaan gorden dan perlengkapan lainnya.
Kemudian jamuan tamu tasyakuran HUT ke-22 Pemkab Halsel tahun 2025, serta jamuan tamu kunjungan Gubernur Malut bersama rombongan ke Kabupaten Halsel. Selain itu ada pos belanja alat olahraga untuk kediaman Bupati, kebutuhan rumah tangga lainnya, hingga yang lebih mengejutkan adalah belanja konsumsi tamu untuk acara syukuran pernikahan anak Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
Sekertaris GPM Malut, Yuslan Gani, mengatakan bahwa anggaran kebutuhan Bupati dan Wabup Halsel tampaknya pemborosan yang tak masuk akal lantaran terkesan hanya rekaya untuk kepentingan tertentu.
“Ini bentuk pemborosan yang tidak dapat diterima akal sehat, saya menduga ini cuma akal-akalan Sekda Halsel selaku ketua TPAD, karena makan minum saja harus sampai miliaran begitu?”katanya, Rabu (26/11).
Besaran anggaran belanja kebutuhan pimpinan daerah itu lanjutnya, telah bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait pembatasan anggaran seremonial, studi banding dan perjalanan dinas.
“Yang lebih tidak masuk akal itu penggunaan APBD ratusan juta untuk membiayai syukuran nikahan anak wakil kepala daerah. Padahal itu urusan pribadi keluarga, bukan acara masyarakat Halmahera Selatan,”kritiknya.
Yuslan menduga pembahasan anggaran tidak melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sehingga kesannya sangat boros. “Atau kemungkinan lainnya, karena anggaran ini disisipkan setelah pengesahan APBD. Cara-cara ini sering kita jumpai. Namun nilainya bisa lebih besar kalau dihitung dengan perjalanan dinas sekda,”tegasnya.
Ia menambahkan, masih banyak ketimpangan pembangunan di Halsel yang seharusnya diprioritas, seperti jalan lingkar Pulau Makian, layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya.
“Jangan utamakan belanja yang sifatnya halibiru doi. Masih banyak pelayanan dasar yang belum terlayani,” tandasnya.(red)
