HARIANHALMAHERA.COM– alasan klasik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Halmahera Utara (Halut) untuk pangkas daftar kontrak media, ternyata diduga hanya akal-akalan semata. Hal itu terungkap, menyusul adanya nama oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam daftar penandatangan bukti pembayaran di meja bendahara Diskominfo.
Temuan dugaan Diskominfo Halut susupi oknum P3K ke daftar anggaran kontrak media pun menguat, setalah sejumlah wartawan melakukan penandatanganan bukti pembayaran melihat daftar tersebut di meja bendahara Diskominfo, pada Jumat (13/2) kemarin.
Kecurigaan beberapa oknum wartawan bahwa alasan anggaran oleh Kepala Diskompinfo Halut untuk pangkas daftar kontrak media hanya modus pun mulai terang, setelah menyaksikan sendiri oknum P3K tersebut diduga ikut menikmati alokasi anggaran kerja sama media.
“Ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Kalau benar ada P3K yang dimasukkan dalam kontrak media, ini sudah masuk kategori penyimpangan kebijakan. Bahkan alasan Kadiskominfo Halut hanya akal busuk belaka,”kata salah satu wartawan yang enggan publikasi namanya.
Padahal secara regulative lanjutnya, kontrak media semestinya diperuntukkan bagi perusahaan pers atau jurnalis aktif yang menjalankan fungsi jurnalistik. Namun, kenyataannya, P3K Pemda yang tidak berprofesi sebagai wartawan dinilai tidak memiliki legitimasi untuk menerima anggaran kerja sama media.
“Kalau anggaran media dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu, ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme. Bahkan, sudah pasti memicu kekecewaan dan kemarahan di kalangan wartawan local terhadap sikap nepotisme dalam pengelolaan anggaran public,”tegasnya.
Sejumlah wartawan pun mendesak Bupati Halut evaluasi kinerja Kepala Diskominfo, setidaknya segera dinonjob, karena dianggap meruksa citra pemerintahan Piet-Kasman dan hanya mementingkan praktik nepotisme dalam pengambilan kebijakan.(red)
