HARIANHALMAHERA.COM– Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana (PP FORMAPAS) Maluku Utara, terus soroti video video call sex (VCS) yang mirip Bupati Halmahera Utara (Halut), PHB. Selain meminta aparat penegak hukum usut video amoral mirip pejabat public, komunitas mahasiswa magister tersebut juga desak DPRD Halut ikut bertindak.
Sekertaris umum (Sekum) PP FORMAPAS Malut, Usman Mansur, pun secara tegas mendesak DPRD Halut untuk segera bentuk panitia khusus (Pansus) hak interpelasi terhadap kasus VCS tersebut untuk memastikan bahwa vedio yang viral itu hanya sekedar mirip Bupati Halut bukan asli.
“Kami minta DPRD Halut segera bentuk Pansus untuk telisuri VCS ini, agar menjawab keraguan public dan spekualasi negative. Artinya Pansus ini memastikan bahwa vedio itu hanya mirip Bupati Halut saja bukan asli orangnya,”katanya, Sabtu (7/3).
Viralnya VSC mirip Bupati Halut ini lanjutnya, telah benar-benar menyita perhatian public lantaran orang-nya mirip pejabat public nomor satu Pemda Halut, yang kalau gelombang sorotan dibiarkan tentu tak hanya mencoreng pemerintahan tetapi tamparan keras terhadap pribadi Bupati Halut.
“Persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan privat semata, karena letika dugaan perilaku amoral ini menyeret figur kepala daerah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi, tetapi juga kehormatan jabatan publik dan marwah pemerintahan daerah,”tandasnya.
DPRD Halut sebagai lembaga penagwas menurutnya, tentut dituntut untuk usut pelanggaran etikan dan norma kesusilaan tersebut. “Prinsipnya, harus segera dibentuk Pansus Interpelas untuk mengusut persoalan ini secara terbuka dan transparan,”tegasnya.
“DPRD adalah representasi rakyat. Jangan sampai lembaga pengawas justru terkesan diam ketika wibawa daerah sedang dipertaruhkan. Kepercayaan publik bisa runtuh jika polemik ini dibiarkan tanpa kejelasan,”sambungnya.
Usman pun menambahkan bahwa prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa kompromi, termasuk jika dugaan tersebut menyeret pejabat publik.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika ada indikasi pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan secara transparan agar masyarakat tidak merasa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,”sindirnya.(cal)
