HARIANHALMAHERA.COM-Pemberhetian Kepala Desa Pelita Kecamatan Galela Utara, Hengki Budiman beberapa waktu lalu, oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, (Halut), dianggap tidak masuk akal.
Hengki saat dikonfirmasi dirumahnya menegaskan, bahwa, dirinya diberhentikan karena masalah perselisihan dualisme Gereja GMIH, yang mana sudah beberapa kali terjadi. Dan Ia dituding tidak mampu menjaga keamanan, serta kenyamanan masyarakatnya.
“Masalah Gereja GMIH lama, dan GMIH baru jadi pemicu saya diberhentikan. Waktu itu, saya sedang berada di Ternate mengikuti kegiatan,”jelasnya. Selasa (19/11).
Dia juga menyampaikan, jika persoalan ini tidak diselesaikan secara cepat kemungkinan, masyarakatnya akan membuat gerakan pemalangan kantor Desa. Sebab, pemberhentian itu, dinilai masyarakatnya sangat tidak masuk akal.
“Jika lambat, mungkin akan ada pemalangan Kantor desa. Karena , masyarakat saya beranggapan hal itu tidak masuk akal,”tambah Hengki.
Marits Wangka, Ketua BPD Desa Pelita juga berharap agar ada penjelasan dari Pemkab soal pemberhentian Kedes Pelita. Sejauh ini kata dia, Kades Pelita cukup luar biasa dalam menjalankan Program program di desa. Apalagi, terkait penggunaan ADD dan DD ia sangat terbuka.
“Saya pikir Pemda harus menjelaskan, persolan pemberhentian Kades kepada kami BPD, dan masyarakat. Bagi kami Kades cukup luar biasa,”tutur Marits.
Terpisah, Marleni Loho, salah satu warga Pelita mengaku, sangat kecewa dengan putusan Pemda. Ia meminta Agar Hengki diaktifkan lagi sebagai Kades Pelita.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan Pemda. Kami harap Pemda segera aktifkan kembali Hengki,”pintanya mengahiri.
Reporter: Sandro Didide
