HARIANHALMAHERA.COM–Dari total delapan kelurahan di Ternate yang targetkan Bawaslu Ternate sebagai Kampung Pemilihan Bermartabat (Kalibar), hingga kemarin baru tiga kelurahan di tiga kecamatan yang telah dicanangkan.
Ketiga kelurahan yakni Soa-Sio di Kecamatan Ternate Utara, Kelurahan Tafraka di Kecamatan Pulau Hiri, dan Kelurahan Kayu Merah di Kecamatan Ternate Selatan yang baru terbentuk Jumat, (17/7) yang dipusatkan di halaman sarana rekreasi Waterboom-Ternate.
Ketua Bawaslu Ternate Kifli Sahlan menuturkan, Kaliber merupakan media edukasi politik kepada seluruh elemen masyarakat guna menyukseskan Pilwako. Program ini menjadi ikon penting bagaimana masyarakat terlibat secara langsung berpartisipasi memahami proses pemilihan kepala daerah sehingga berjalan dengan baik. “Program ini manfaatnya dimana masyarakat memahami proses pilkada yang baik seperti apa,” katanya, Minggu (19/7)
Bawaslu juga menargetkan dengan adanya Kaliber ini, bisa merangsang keterlibatan masyarakat untuk ikut serta di dalam proses Pilwako sebagaimana tagline “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
Bawaslu menyadari, secara kelembagaan struktur sangat terbatas, sehingga dibutuhkan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk mengawasi untuk membentuk pemilihan yang bermartabat. “Bayangkan saja, kita hanya punya komisioner di kecamatan 3 orang dan 1 orang di seluruh kelurahan. Kita harus mengawasi ratusan pemilih dengan sejumlah tahapan,” katanya.
Apalagi, saat ini tengah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), tentu membutuhkan peran masyarakat. “Kalau warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus juga terdaftar, jika ada yang tidak terdaftar segera laporkan ke KPU dan Bawaslu terdekat seperti PPK, KPPS begitu juga Panwascam dan PPL serta PKD,” pintanya.
Anggota Bawaslu Malut, Masita Nawawi Gani mengatakan Kaliber merupakan salah satu dari tujuh program pengawasan partisipatif Bawaslu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaran Pilkada serentak.
Bawaslu tidak akan sukses melaksanakan pengawasan jika tidak didukung oleh masyarakat. “Hampir 99 persen, para aktivis pemilu di Indonesia mengakui bahwa program pengawasan partisipatif ini memang sangat dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi,” ungkapnya.
Apalagi berdasarkan data hasil evaluasi Bawaslu pada pemilu 2019 menunjunkan tingkat partisipasi masyarakat masih terbilang rendah. Buktinya, 79 persen pelanggaran yang tangani merupakan temuan Bawaslu, sedangkan 21 persen lebih laporan dari relawan/masyarakat.
Disebutkan ada beberapa indikator rendahnya pertisipatif masyarakat, salah satunya minimnya pengetahuan tentang regulasi pemilu dan pengawasan. “Sehingga masyarakat tidak punya keberanian melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang disaksikan terjadi di setiap tahapan,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Ternate Taufik M. Zen menegaskan, sukses tidaknya pelaksanaan Pilwako 9 desember nanti sangat bergantung pada komitmen bersama semua elemen terutama sesama penyelenggara. “KPU dan Bawaslu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, harus saling sinergi dalam melaksanakan tugas-tugas Pilkada kota Ternate,”katanya.
Karena itu, di Pilkada ini, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh jajarannya agar selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu. “Jika ditemukan persoalan di lapangan maka selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman pengawas,”pintanya. (pn/tr3)
