HARIANHALMAHERA.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara (Malut) tengah risau dengan persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) yang sudah semakin dekat.
Sebab, hingga saat ini, petunjuk teknis (juknis) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satunya dipakai untuk pelaksanaan UN, belum juga terbit. Sementara, seluruh data pokok pendidikan (dapodik) penerimaan BOS sudah masuk di laman BOS Kementrian keuangan.
“Ini terjadi di seluruh Indonesia. Tadi juga saya dengan teman – teman cek (juknis, red), belum keluar. Hasil kordinasi kementrian jawabanya diminta sabar,” terang Plt Kadikbud Malut, Djafar Hamisi kemarin.
Meski begitu, dia meyakini Juknis dan anggaran BOS tidak lama lagi akan turun, sebab dipantau terus manajemen BOS Dikbud. “Rekening ini kan kadang-kadang salah ketik juga su kirim tapi belum sampai itu tugas kita memantau penyaluran” jelasnya.
Dijelaskan, alur penyaluran BOS saat ini dari Kemenkeu ditransfer langsung KPKN terlebih dahulu kemudian disalurkan baru ke BPD selanjutnya ke sekolah penerima.
Disentil kekhawatiran dengan keterlambatan pencairan dana BOS membuat sekolah harus melakukan pungutan, Djafar mengakui kalau semua anggaran ujian ada di BOS, sementara jadwal UN semakin dekat
Karenanya, jika ada Pungutan jelang UN maka perlu dilihat jenis pungutannya. Dia mencontohkan, pungutan tersebut apakah ada interfensi dari kepala sekolah atau keputusan sepihak komite bersama-sama orang tua siswa dalam rangka persiapan UN. “Jadi tidak serta merta karena ada perintah dari kepala sekolah. tidak semua seperti itu,” ungkapnya.
Sebab, membangun pendidikan menjadi tanggungjawab semua pihak bukan Pemda dan sekolah tetapi juga komite sekolah dan masyarakat.
Soal informasi dugaan pungli di SMA N 1 Weda sebesar Rp 850 ribu per siswa sebagaimana yang diterima Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov), dia mengaku akan turun mengkroscek di lapangan
“Memang saya sesali kalau ada pungutan yang seolah-olah hanya untuk kebutuhan ujian itu, tapi saya belum bisa mengatakan itu pungutan karena Saya baru dapat informasi insya Allah saya akan cek apakah itu ada perintah dari kepala sekolah ataukah itu komite yang melakukan kesepakatan bersama orang tua.” tutupnya.(lfa/pur).
Juknis BOS Belum Turun, UN Bisa Terganggu
