HARIANHALMAHERA.COM–Sepanjang tahun 2019, banyak target pekerjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang gagal tercapai. Mulai dari persoalan guru, infrastruktur sekolah, dan revitalisasi sekolah vokasi. Iniu menjadi tugas yang harus diperbaiki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di 2020.
Melansir akurat.co, ketiga persoalan tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati saat diskusi Refleksi Akhir Tahun dengan topik ‘Evaluasi Pendidikan Tahun 2019 dan Outlook Pendidikan Tahun 2020’, Jumat (27/12).
Lulusan Doktor di bidang Manajemen Pendidikan UNJ 2006 ini mengungkapkan, guru merupakan unsur utama dalam menggerakan pendidikan. Sayangnya, guru tidak menjadi perhatian serius, baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. “Hal yang pertama terkait dengan persoalan guru. Persoalan guru ini sangat mendasar,” ungkapnya.
Menurut Reni, pendidikan tidak selalu mengenai kurikulum ataupun anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah. Apabila masalah guru masih ada maka kurikulum yang hebat sekalipun atau anggaran yang banyak tidak akan berdampak sedikitpun terhadap perkembangan kualitas pendidikan.
Wakil Ketua Komisis X DPR RI Periode 2014-2019 ini menyebutkan, masalah utama yang dihadapi guru terutama guru honorer adalah mengenai kesejahteraanya yang sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Lebih dari 3 juta guru yang ada saat ini lebih dari setengahnya adalah honorer.
“Yang notabenenya guru honorer ini belum selesai persoalan kesejahteraanya. Persoalan mutunya. bukan berarti guru honorer tidak bermutu, bukan. tetapi hari ini kesejahteraan yang diperoleh oleh para guru honorer masih memprihatinkan,” ucapnya.
Selain itu, Reni juga menyoroti ketersediaan guru yang masih kurang. Dari seluruh guru kebanyakan adalah honorer. Sementara PNS jumlahnya sangat sedikit. Reni menuturkan, persoalan lain yang dihadapi tenaga pendidik saat ini ialah mengenai mutu.
Dikatakan dia, hasil uji komptensi guru yang dilakukan selama dua kali terakhir ini, hasilnya sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan. Meski demikian, kata dia, kesejahteraan merupakan hal yang utama. Sebab, ia percaya bahwa kesejahteraan memiliki hubungan positif dengan mutu atau kualitas seorang guru.
Oleh karenanya, ia meminta Mendikbud Nadiem Makarim betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru selama lima tahun kedepan. “Jadi Mas Nadiem mau bicara soal apapun tentang pendidikan tidak akan berhasil kalau kunci utamanya guru tidak diselesaikan,” ujarnya.
Persoalan kedua yang gagal diselesaikan Kemendikbud sepanjang 2019 adalah mengenai sarana dan prasarana sekolah. Reni mengungkapkan sarana dan prasarana juga menjadi penting untuk menunjukan proses pembelajaran. Mirisnya, masih banyak gedung maupun ruang kelas yang gagal diperbaiki atau diadakan di tahun 2019 ini.
Menurut Reni,salah satu faktor kegagalan mencapai target pembanguan gedung dan ruang kelas karena pembangunan infrastruktur sekolah di serahkan ke Kementerian PUPR, sehingga pembangunanya tidak terkontrol. Padahal, baik Kemendikbud maupun Pemerintah Daerah mengharapkan, pembangunan infrastruktur sekolah diserahkan kepada mereka.
“Gedung ini menjadi penting karena apa? Ruang kelas kalau rusak ringan maka dia besok menjadi rusak berat. Kalau rusak berat akan menjadi ancaman keselamatan anak. Apa lagi sekarang untuk infrastruktur diserahkan ke PUPR. nyaris kontrol sepenuhnya kementerian (Pendidikan) relatif rendah,” ujarnya.
Ketiga, yang menjadi PR Mendikbud Nadiem Makarim adalah pendidikan vokasi. Presiden Joko Widodo, kata dia, telah membuat kebijakan agar pendidikan vokasi ditingkatkan kualitasnya sehingga lulusan SMK tidak turut menyumbang angka pengangguran di Indonesia. Namun, hasilnya nihil. “Hasilnya hari ini justru penyumbang salah satu tertinggi pengangguran di Indonesia adalah lulusan SMK,” tandasnya.
Selain itu, revitalisasi sekolah vokasi juga belum berjalan sesuai target. Reni mencatat, ada sekitar 12 ribu SMK yang harus direvitalisasi namun tidak pernah selesai.
“Hal-hal ini yang harus dikerjakan kedepan dari pak Nadiem maka dari itu kita ingin meyakinkan bahwa persoalan mendasar yang harus diselelsaikan mas Nadiem dalam kurun waktu lima tahun ini betul-betul tepat sasaran betul-betul memanfaatkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Terakhir Reni berpesan kepada Mendikbud Nadiem bahwa setiap kebijakan yang ingin dibuat harus melibtakan semua stakeholder pendidikan. Bahkan masyarakat bawah sekalipun yang terlibat langsung dengan proses pendidikan harus dilibatkan. Hal ini dilakukan agar terbantuk satu pemahaman semua pihak.
“Terakhir saya juga ke mas Nadiem bahwa bapak adalah menteri di bidang pendidikan. Pendidikan itu adalah keteladanan, mohon karena bapak sebagai seorang pemimpin juga guru maka bersikaplah sebagai seorang pemimpin yang memang patut diteladani,” pungkasnya.(akc/fir)
