HARIANHALMAHERA.COM–Komisi I DPRD Halmahera Utara meminta Pemkab Halut melalui instansi terknis bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengawasi pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi Pemerintah pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah Halut. Sebab, ada indikasi bahwa praktek bisnis BBM secara illegal paling banyak terjadi di SPBU.
Ketua komisi I DPRD Halut, Irfan Soekonay, mengatakan keterbatasan BBM baik jenis Pertamax, Pertalite dan Dexlite yang terjadi sejumlah SPBU di wilayah Halut hingga sempat terjadi antrian panjang tentu menunjukan ada sisi lain yang tidak beres. “Kalau soal keterlambatan pasokan stok dari Pertamian ke SPBU itu masih wajar dan dimaklumi, cuman kalau secara mendadak stok BBM-nya terbatas atau cepat habis tentu ini patut dipertanyakan, karena dugaannya mengarah pada kemungkinan ada praktek bisnis illegal,”katanya, sabtu (9/4).
Masalah BBM ini menurutnya, harus serius diatasi Pemkab Halut setidaknya turun melakukan pemeriksaan langsung ke SPBU untuk memastikan ketersediaan BBM terjual sesuai aturan dan tidak terjadinya praktek bisnis illegal. “Pemda Halut harus bertindak tegas, jika tidak masalah BBM tidak akan selesai,”terangnya
Mengingat lanjut ketua fraksi PKB di DPRD Halut ini, Pemerintah Pusat telah subsidika beberapa jenis BBM pasca terjadi kenaikan harga secara nasional maka Pemda Halut perlu intensif awasi pelayanan di SPBU sehingga pengisian BBM tersebut tepat sasaran. “Terpenting lagi adalah pengawasan BBM bersubsidi di SPBU, sebab realitas di lapangan bahwa BBM bersubsidi sekarang ini banyak diisi oleh kendaraan plat merah atau kalangan menengah keatas hingga transportasi milik perusahan swasta,”ungkapnya.
Ketua DPC PKB Halut ini menambahkan bahwa untuk kepentingan masyarakat banyak, pihaknya menyarankan pimpinan DPRD Halut agar adanya intervensi dari DPRD secara kelembagaan untuk mendorong Pemkab Halut bertindak tegas terhadap SPBU yang melakukan praktek kotor alias nakal bermain minyak terutama bersubsidi. “Setidaknya dapat menjamin ketersediaan BBM jelang lebaran idul fitri, karena di momentum hari besar keagamaan ini sangat rawan terjadi kelangkaan dan penimbunan BBM,”ujarnya.
Dia pun meminta pihak Pertamina dan SPBU agar tidak melakukan praktek yang merugikan konsumen. “Kami minta Pertamina dan SPBU tidak melakukan tindakan kotor seperti bisnis BBM subsidi, jika hal ini ditemukan oleh DPRD maka saya pastikan ijin usaha akan di cabut,”tandasnya.(cw)
