HARIANHALMAHERA.COM-Keputusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) menunda pelaksanaan Pilkades serentak di 23 Desa, memantik reaksi komisi I DPRD Halbar.
Komisi I mencurigai ada kepentingan politik yang dilakukan Bupati Danny Missy dibalik penundaan ini. “Bupati sengaja menahan anggaran tersebut agar jangan dulu dicairkan dengan tujuan ada kepentingan tertentu,” terang Anggota Komisi I Frangki Luang kemarin.
Kecurigaan ini muncul setelah keinginan Dewan untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Keuangan Mohammad Marasabesy belum terpenuhi mengingat yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dewan.
“Kita sudah berulang-ulang kali layangkan surat untuk hearing termasuk komisi II,untuk dimintai penjelasan soal ini,akan tetapi kadis keuangan tidak pernah hadir,kecurigaan kami pasti ada arahan dari Bupati agar jangan dulu cairkan anggaran,” tegas Frangki.
Baca Juga: Oknum Panitia Pilkades Merangkap Tim Sukses
Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemkab untuk menunda Pilkades. Sebab, anggaran Pilkades sudah dialokasikan di APBD 2020 sebesar 1,6 Miliar.
“Kecurigaan kami anggaran yang sudah diploting sementara dialihkan untuk pembiyaan kegiatan lain.Ataupun jika ini ada kesengajaan dari buang keuangan,tentunya juga sudah harus di evaluasi,kami juga bakal menelusuri soal ini,”tegasnya.
Namun, kecurigaan itu dibantah Kepala DPMD Asnath Sowo. Kepada wartawan, Asnath menegaskan penundaan ini dilakukan mengingat belum tersedianya anggaran pengamanan yang mestinya melekat di Kepolisian. “Ini juga mengingat arahan BPK untuk dana pengamanan tidak boleh melekat di Panitia,tetapi harus langsung melalui Polres,” ucapnya.
Asnath menegaskan, pilkades serentak tidak ada penundaan, hanya digeser tahapan pelaksaanya dan ditargetkan pasca pilkada nanti.
Sementara Kepala BPKAD M Marasabessy yang ditemui di ruang keryanya juatseru tidak berada ditempat. “Pa Kadis lagi sakit jadi belum masuk kantor,” terang salah satu staf BPKAD.(tr4/pur)
