HARIANHALMAHERA.COM–Warga di enam desa, Kecamatan Jailolo Timur, yang berada di area lingkar tambang, berharap ada sentuhan dari perusahaan pertambangan emas, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM).
Karena hingga saat ini, mereka yang memilih bergabung ke Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mengaku tak kunjung menikmati bantuan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Dengan peralihan saham ke PT. Indoktan dibawah kepimpinan Haji Robert Niktiyudo, mereka berharap ada kebijakan baru menindaklanjuti terbitnya Permendagri Nomor 60 Tahun 2019, yang mengatur terkait tapal batas antar Halmahera Utara (Halut) dan Halbar.
Pejabat sementara (Pjs) Camat Jailolo Timur (Jaltim), Bobby Djumati, Selasa (3/11) mengaku keluhan terkait dana CSR tersebut bahkan sudah berlangsung lama, sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Camat Jaltim 2005 silam.
Namun ia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab itu kebijakan perusahaan. Namun ia berharap, dengan lahirnya Permendagri soal tapal batas tersebut, bisa menjadi acuan bagi pihak perusahaan pasca terbitnya kodefikasi desa.
“Bantuan memang ada, itupun bagi warga yang ber-KTP Halut. Jadi wajar kalau ketika melewati enam desa kemudian ada pagar-pagar yang terlihat bagus,itu pasti warga Halut,” katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, jika ada rumah yang tidak ada pagarnya sama sekali, dipastikan itu rumah warga yang berdomisili di Halbar. “Padahal berdirinya perusahaan ini juga di lingkar tambang, khususnya enam desa,” ucapnya.
Dia berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama pihak manajamen perusahaan yang baru, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.
“Harapan kami soal bantuan ini juga ke depan agar tidak dipolitisir. Yang satu dapat, yang satunya tidak kebagian. Pemerintah provinsi harus menyikapi soal ini, dengan membangun koordinasi bersama pihak perusahaan,” tuturnya. (tr-4/kho)
