HARIANHALMAHERA.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menurunkan tim ke Maluku Utara (Malut). Kedatangan tim lembaga antirasuah yang dijadwalkan 9 November ini dalam rangka menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu menurut Sekprov Malut Samsuddin A Kadir dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Jadi mengantisipasi hal tertentu,” katanya.
Salah satu kegiatan pemerintahan yang akan menjadi monev KPK adalah terkait masalah aset yang masih banyak belum tersertifikasi. Begitu juga dengan masalah perpajakan oleh perusahaan tambang yang masi banyaknya tertunggak.
Karena itu, dalam rapat terkait persiapan kedatangan tim dari KPK kemarin itu salah satu yang dibahas yakni menyangkut dokumen yang perlu disiapkan yang menjadi bahan Monev. “Jadi kita persiapkan apa- apa yang harus dilaksanakan. Mulai dari terbitan sertifikat tanah, hubungan DPMTSP dan pendapatan termasuk pajak, pengawasan dan perencanaan semua itu kan sudah menjadi PR oleh KPK kepada Torang”,akunya.
Samsuddin mengaku dalam presentasinya kepada Gubernur beberapa waktu lalu, progress penyelesaiannya masih kecil sehingga dalam dapat kemarin, gubernur kembali mengevaluasi tingkat peningkatan.
“Target – target yang diminta teelah disampaikan kepada gubernur saat rapat. Untuk sertifikasi lahan sudah mencapai 68 persen sedangkan untuk pendapatan terkait pajak sudah mencapai 70 persen,” katanya.(lfa/pur)
