HARIANHALMAHERA.COM–Sebagai pengusu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bupati Halmahera Tengah (Halteng) mendesak pemerintah untuk menunda penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan November 2023 mendatang.
Ini disampaikan Elang dalam rapat dengan penrdapat panitia kerja (Panja) DPR RI tentang pengawasan tenaga honorer bidang kesehatan dan petugas lapangan keluarga berencana dengan Dewan pengusur Apkasi.
Didampigi Wakil Ketua Umum Apkasi Ahmed Zaki Iskandar Wasekjen Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang) dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, Elang yang menjabat wakil ketua Apkasi meminta Komisi IX untuk mendesak Kemendagri dan Menpan RB, untuk segera menghentikan wacana penghapusan tenaga honorer atau PTT.
“Seluruh bupati dan kepala daerah saat ini menghadapi problem yang sama. Dan semakin diwacanakan maka semakin berdampak. Ada tenaga yang tidak bisa kita abaikan.” katanya
Edi mengatakan, masih banyak daerah yang masih minim tenaga ASN, termasuk Halteng. “Yang menjadi problem untuk penghapusan, kemudian membuat satu kebijakan yang namanya PPPK tapi penentuan kelulusan dari Menpan RB sementara kita di daerah yang tahu masalah,” tuturnya.
Dia lantas memberi solusi kepada Komisi IX, agar turut memperjuangkan kepada Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperbanyak anggarannya ke daerah. Sebab salah satu visi Presiden Joko Widodo, adalah membangun Indonesia dari pinggiran.
Soal perihal tenaga honorer atau PTT itu, menurutnya tinggal bagaimana kepala daerah menyesuaikan kemampuan anggarannya. “Kita ini pejabat negara, yang di daerah juga mengerti, masa hal kecil begini mau diatur oleh Jakarta lagi,”tambahnya.(tr1/pur)
