HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat pengawasan pembangunan dan program sosial pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan dalam acara ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halteng yang berlangsung baru-baru ini di kediaman Bupati bukit Loiteglas Weda.
Acara tersebut turut dihadiri oleh staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD lingkup Pemda Halteng, unsur Forkopimda, serta staf-staf penting dari Kejari Halteng, yang mana menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga integritas pemerintahan dan kualitas pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Halteng, Ikram M. Sangadji menyampaikan bahwa Pemda mengelola banyak proyek strategis yang melibatkan kontrak dengan berbagai perusahaan, sehingga untuk memastikan transparansi, Pemda akan melibatkan wartawan dalam proses monitoring lapangan mulai tahun 2026.
“Saya akan libatkan wartawan dalam monitoring. Bila ada temuan, kita diskusikan, karena menyelesaikan persoalan butuh energi dan waktu, maka kita harus berkolaborasi,”tegasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa setelah rencana kerja 2026 rampung, Pemda akan mengundang Kajati dan KPK untuk membahas berbagai potensi persoalan serta membangun pola koordinasi yang lebih terbuka.
“Banyak hal nantinya yang perlu dipahami Kajari mengenai dinamika di daerah ini. Dan saya tidak segan menindak siapa pun apabila terbukti bersalah,” ujarnya.
Bupati Halteng pun memaparkan program prioritas Pemda, mulai dari peningkatan layanan kesehatan, insentif masyarakat, beasiswa pendidikan, hingga kebijakan token listrik gratis bagi masyarakat berdaya 900 VA ke bawah (non-ASN).
Orang nomor satu Pemkab Halteng itu juga menegaskan bahwa integritasnya dalam mendukung proses penegakan hukum. “Insya Allah, bapak (Kajari Halteng,red) percaya sama saya. Saya tidak pernah ikut campur laporan yang masuk ke Kejaksaan. Jika dianggap salah, saya serahkan sepenuhnya untuk ditindak,”tandasnya.
Sementara Kepala Kejari Halteng, Ashari Syam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi pada Pemda atas penyambutan hangat. Ia pun memperkenalkan diri sebagai putra Mandar, Sulawesi Barat dari keluarga TNI, sementara istrinya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kajari juga mengungkapkan pengalaman panjangnya bertugas di Jakarta sebagai Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus, menangani berbagai kasus besar sekaligus menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis bukan hanya dalam penindakan, melainkan juga pada aspek pencegahan.
“Kejaksaan tidak hanya bicara penindakan. Ada intelijen, ada datun, dan ada fungsi pencegahan yang harus kita optimalkan. Kita ingin pembangunan di Halteng berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada OPD dan pelaksana proyek agar pelaksanaan kegiatan aman dan sesuai aturan.“Pendampingan itu untuk meminimalisir kesalahan. Jika ada keraguan dalam pelaksanaan, silakan konsultasi. Kita ingin mencegah sebelum masalah muncul,”ujarnya.
“Pembangunan harus dipantau bersama. Kolaborasi dengan media sangat baik untuk memastikan keterbukaan. Kita semua punya tujuan yang sama: Halteng harus maju dan bersih,”sambungnya.
Ia pun ajakan memperkuat kebersamaan dan komitmen integritas.“Mari kita bangun harmonisasi. Kejaksaan siap menjadi mitra strategis Pemda dalam mengawal setiap program dan proyek agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”tandasnya.(Ir)
