HARIANHALMAHERA.COM–DPRD Provinsi meminta Pemprov Malut untuk menyikapi keberadaan PT Aneka Tambang (Antam). Sebab, sejak beroperasi di Malut 1997 silam, perusahaan plat merah itu tidak memberikan kontribusi sama sekali bagi daerah.
Anggota Dewan provinsi (Deprov) malut Sahril Taher menyebutkan, di tahun 2013-2014, Antam tercatat mengangkut ore hasil dari galian pertambangan sebanyak 1.740 ton. Namun, hingga kini tidak ada sepeser pun yang diterima daerah.
“Memang kalau pembayaran royalti kepada negara dipatuhi PT Antam karena itu tanggung jawab mereka. Tapi nilainya berapa sih? Yang kami minta adalah dampak langsung dari kehadiran PT Antam di Malut,” ujar Sahril di gedung Deprov di Sofifi, Senin (28/6).
Politisi Gerindra itu mengakui, kehadiran PT Antam juga tidak memberikan dampak terhadap program pemberdayaan. Padahal dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sudah diatur secara jelas.
”Pemprov Malut lemah merealisasikan Permen 42 tahun 2016, akibatnya pemerintah kabupaten dan pihak perusahaan tidak menyusun PPM-nya, di sinilah kelemahan kita,” ungkapnya.
Bahkan dia juga menyinggung aktivitas PT Antam di wilayah Monoropo Halmahera Timur yang diduga telah merusak lingkungan agar segera ditutup. ”Hasil kunjungan kerja komisi III di lokasi itu, diduga telah merusak lingkungan disekitar itu makanya kami minta pada PT Antam tutup aktivitas di Monoropo, karena Antam belum rugi,”tegasnya.(lfa/pur)
Respon (1)