HARIANHALMAHERA.COM– saling balas komentar Wakil Bupati (Wabup) Halut, Muchlid Tapi Tapi dengan Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, seputar pencoretan usulan pembangunan stadion sepak bola oleh pemda Halut, ternyata ikut disoroti akademisi.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Aji Deni, misalnya, mengatakan bahwa sah-sah saja kalau pemda Halut ingin membangun stadion sepak bola yang berstandar nasional dan tak serta merta salahkan DPRD Halut yang mencoret usulan tersebut mengingat DPRD juga punya alasan dan dasar pertimbangan yang kuat, salah satunya kondisi keuangan daerah yang tidak stabil hingga hak-hak Kades yang juga masih ditunggak.
“Pemda bisa membangun stadion, namun harus memperhatikan hal-hal yang wajib dulu, karena apa yang kemuadian menjadi alasan DPRD juga menjadi salah satu pertimbangan yang luar biasa, jika Pemda Halut tidak memiliki utang maka itu bisa dibangun,”katanya Jumat (23/11).
Menurutnya, pemda harus selesaikan dulu hutang-hutang daerah yang ada, seperti BPJS sebesar Rp 11 miliar ini, karena masalah ini sangat krusial mengingat menyangkut kebutuhan orang banyak.
Disisi lain lanjutnya, Halut saat ini banyak lapangan sepak bola tentunya Pemda Halut bisa saja melakukan renovasi lapangan yang ada sehingga tidak perlu membangun baru yang menguras anggaran cukup besar.
“Di Halut ini kan banyak lapangan sepak bola, Pemda melihat mana yang layak dibangun, bukan justeru harus membangun baru, ini artinya pemborosan anggaran sementara lapangan di Desa-Desa ini cukup banyak,”ungkpanya.
Aji menambahkan bahwa soal pokir DPRD yang ingin dicoret itu tentu tidak bisa, karena pokir DPRD merupakan aspiras rakyat yang ditampung DPRD ketika turun reses sehingga kalau dihapus akan berdampak pada masyarakat.
“Masalah ini bukan soal coret mencoret, namun kedua lembaga ini harus duduk bersama dan membicarakan persoalan ini, jangan saling balas pantun di media, ini sangat memalukan, karena kalian ini adalah pejabat publik, penyusunan program Pemda harus libatkan akademisi agar tidak ada kepentingan politik disetiap program yang disuslakan,”jelasnya.
Senada disampaikan akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena), Gunawan Abbas, yang menyampaikan bahwa Pemda Hakut saat ini tengah terjebak dengan kebijakan viskal (keuangan) sehingga disaat paripurna pembahasan APBD tahun 2024 yang dilaksanakan, selalu bertolak belakang persepsi antara legeslatif dan eksekutif.
“Seharusnya kedua lembaga ini mereka mempunyai persepsi yang sama untuk mendesain APBD yang akan menunjukkan belanja pemda selalu produktif atau belum. Padahal kita menduga sebagian dari belanja dipenuhi oleh utang dipihak lain,”ujarnya.
Gunawan pun menjelaskan kedua lembaga harus utamakan mencari solusi tuntaskan utang, sebab itu yang lebih penting dan pemda harus konsen semua pembayaran hak-hak yang belum terpenuhi baru berpikir alokasikan untuk infrastruktur lain.
“Saat ini kan kita ketahui bersama bahwa pemda masih memiliki tunggakan baik itu dipihak ketiga maupun Pemdes, masalah ini diselesaikan dulu setelah itu baru Pemda berfikir pembangunan yang lain,”jelasnya.(sal)
