HARIANHALMAHERA.COM– DPC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Halmahera Utara menyarankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Halut turun sosialisasi tentang rencana melakukan pengurangan kuota anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum diberlakukan. Hal itu disampaikan GP Ansor sebagai langkah menghindari terjadinya gejolak.
Ketua DPC GP Ansor Halut, Jarnawi Dodungo, mengatakan bahwa mengingat belum ada dasar hokum dan rujukan regulasi yang kuat bagi DPMD untuk terapkan pengurangan kursi anggota BPD maka perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebagai antisipasi terjadinya konflik.
“Permendagri 110 sangat jelas keterwakilan BPD berdasarkan jumlah penduduk dan keuangan daerah, kalau DPMD melakukan pengurangan anggota BPD dengan alasan anggaran tidak mencukupi tentu ini berarti DPMD keliru, apalagi belum ada perbup yang mengatur soal pengurangan jumlah anggota BPD jadi disarankan agar sosialisasi terlebih dulu,”katanya, Jumat (28/4).
Dia pun meminta DPMD Halut tidak terburu-buru melakukan keputusan pengurangan jumlah kursi BPD, karena tanpa sosialisasi dan regulasi yang kuat tentu dipastikan berdampak buruk dilapangan nanti.
“Prinsipnya dikaji ulang kemudian disosialisasi secara terbuka pada masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak dan tentunya tidak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada,”ujarnya.(sal)
