HARIANHALMAHERA.COM–Apdesi Kisruh antara masyarakat Desa Ngofakiaha dengan pemerintahan desa berujung saling lapor. Jika sebelumnya masyarakat melaporkan Kepala Desa (Kades) ke Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Utara (Halut), kini giliran kades melapor balik.
Hanya saja, yang dilaporkan Kades Fahri Yamin bukan warganya yang melakukan aksi pemblokiran akses pemerintah desa, melainkan dua oknum pendamping desa yang selama ini melakukan pendampingan di Desa Ngofakiaha.
“Saya sudah laporkan kedua pendamping desa ke Pemkab Halut. Harusnya kedua pendamping itu netral, tapi di lapangan justru ikut berorasi,” kata Fahri, yang juga dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halut.
Tidak hanya Pemkab Halut, Fahri juga mengaku akan melaporkan kedua oknum pendamping desa itu ke Kementerian Desa (Kemendes). “Karena aksi pemboikotan kantor desa keduanya terlibat langsung. Bukannya pendamping mendampingi pemdes, ini malah menjadi Korlap dalam aksi,” kesalnya.
Sebelumnya, sejak pekan kemarin, masyarakat melakukan protes terhadap kades dengan menyegel kantor desa. Mereka menuding, Kades Fahri Yamin, tidak transparan terkait dana community development (comdev) dari PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebesar Rp 350 juta.
Hingga Sabtu (3/8), masyarakat masih melakukan aksi menduduki kantor desa. Bahkan, sempat melakukan pemblokiran jalan trans yang menghubungkan Tobelo dengan Sofifi. Mereka mendesak pencopotan kades dan mempertanggjungjawabkan bantuan dana dari perusahaan tambang emas yang beroperasi di Gosowong.
Belakang diketahui, kedua oknum pendamping desa yang dilaporkan kades ke Pemkab Halut itu, yakni Lutfi Latif, yang saat aksi menjadi koordinator lapangan. Satunya lagi Candra Kamtohe. “Keduanya sudah dilaporkan ke Pemkab Halut. Tinggal kemendes yang akan saya laporkan melalui email,” pungkasnya.(fik/fir)
