HARIANHALMAHERA.COM – Penyakit langka yang mendera para balita di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terus bermunculan. Mulai dari gizi buruk, sumsum tulang belakang tidak teratur (Spina Bifida), hingga usus buntu. Semuanya itu dirasakan balita dari keluarga ekonomi lemah.
Bahkan salah satu bayi penderita gizi buruk, Hafin Abas, meninggal dunia lantaran lama berdiam di rumah. Bocah usia 2 tahun 5 bulan asal Desa Tolonua, Kecamatan Tobelo Utara, itu sempat menjalani perawatan medis di RSUD Tobelo.
Informasi yang diterima Harianhalmahera.com, selain bayi penderita gizi buruk, ada juga dua balita penderita Spina Bifida usia dua bulan, yaitu Sirrin Gafur.
Bayi asal Desa Barataku Kecamatan Galela ini telah dibawa ke rumah sakit di Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah mendapatkan santunan dari sejumlah pengusaha, dermawan dan hasil galang dana oleh komunitas Pomalilila Galela.
Sedangkan Muhammad Fikri Miahi, bayi mungil berusia satu bulan asal Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, itu masih dalam proses pencarian biaya untuk menyusul Sirrin. Sebab dua bayi ini berasal dari keluarga berekonomi lemah.
Sementara, bocah 4 tahun penderita Apendicitis (usus buntu), Abdul Radjak, asal Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, juga bernasib sama, yakni perekonomian. Saat ini mereka mendapatkan tetesan biaya sedikit demi sedikit dari dermawan dan komunitas peduli kemanusian.
Terkait masalah itu, Akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena), Gunawan Hi. Abas menilai, instansi teknis seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halut, terkesan tidak memperhatikan generasi penerus Halut.
Menurut dia, mereka sangat lambat menangani kasus-kasus penyakit langka yang diderita oleh para balita. “Seharusnya Dinkes sudah bergerak lebih cepat, untuk memberikan bantuan pada anak yang menderita penyakit ganas tersebut, setidaknya memudahkan keluarga para balita penderita untuk pengobatan,” katanya, Kamis (9/7).
Menurut dia, pemerintah daerah mestinya punya program pencegahan yang diterapkan di lapangan. Paling tidak, setiap saat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu-ibu hamil sebagai bentuk pencegahan.
“Memang ada program posyandu dan sering para ibu hamil ikuti itu, tetapi bagi saya tidak terbatas di situ, tetapi pemerintah harus sisip anggaran untuk pengobatan gratis bagi ibu hamil yang ekonomi lemah. Kemudian BPJS yang katanya sebagai keringanan beban, ternyata tidak dirasakan oleh keluarga miskin,” tandasnya.(dit/Kho)
