HARIANHALMAHERA.COM–Target dari program vaksinasi di Kabupaten Halut masih jauh dari angka yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 144.951 jiwa. Kondisi ini membuat Bupati Ir Frans Manery geram. Apalagi saat disajikan data sebanyak 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menerima vaksin.
Dalam rapat evaluasi vaksinasi yang dihadiri pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan kecamatan, hingga pimpinan Puskesmas, bupati dengan tegas menyebut dirinya memberikan waktu bagi ASN yang belum divaksin hingga dua pekan ke depan. Jika tidak mau diikuti, maka akan diberikan sanksi.
“Masih banyak ASN yang ada di lingkungan Pemkab Halut ini belum mengikuti vaksinasi. Saya tegaskan bahwa seluruh ASN harus vaksin. Jika tidak mau, maka yang bandel itu harus keluar dari Halut karena tidak mendukung program pemerintah,” tegas Frans, dalam rapat Senin (1/11).
Dia menyebut, dari data yang diterimanya, vaksinasi di Halut baru mencapai angka 39,56 persen. Artinya apa yang menjadi harapan Pemkab Halut hingga akhir Oktober sebesar 80 persen, masih jauh. “Kita akan membuat pola vaksinasi yang baru. Banyaknya alasan masyarakat ketika dilakukan vaksinasi pagi hingga siang hari di setiap desa maupun Kecamatan. Nah, dengan bantuan TNI-Polri kita akan membuat jadwal vaksinasi di malam hari,” ujarnya.
Dari hasil presentasi oleh setiap camat, lanjut bupati dua periode itu, banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi karena beredarnya isu hoaks. Parahnya, ada juga ASN yang terpengaruh dan turut mengemas isu hoaks kepada masyarakat.
“Banyak ASN yang ada di lingkup Pemkab Halut yang menyebarkan isu hoaks terhadap masyarakat, sehingga animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sangat minim. Jika saya tahu ASN yang menyebarkan isu hoaks, maka tidak segan-segan saya pecat ASN tersebut,” tegasnya.
Bupati meminta kepada ASN agar jangan lagi membangun sekat karena pilkada sudah selesai. Sekarang ini ASN sudah harus bekerja untuk memerangi Covid-19. Bupati juga meminta Kepala Balitbang agar merilis kasus covid dengan jelas sesuai fakta.
“Saya meminta agar Kepala Balitbang harus merilis kasus Covid dengan jelas karena ketika kita diminta pemerintah pusat untuk mempresentasi data Covid akan berbeda dengan data yang ada dengan fakta di lapangan,” tuturnya.
Selain itu, Frans juga mengingatkan vaksinasi bagi kalangan guru di setiap sekolah. Apalagi mereka setiap saat berhadapan dengan siswa-siswi di sekolah. Jika ada guru yang tidak mau divaksin, dikeluarkan saja dari sekolah tersebut.
“Laporan yang saya terima masih banyak guru-guru yang belum divaksin. Ini seharusnya sudah ditegaskan. Mereka diberikan waktu selama dua pekan ke depan. Jika tidak mau divaksin, pecat saja dari sekolah. Begitu juga masyarakat yang terima bantuan dari Pemkab, harus wajib mengikuti vaksinasi. Jika tidak mau tidak usah diberikan bantuan,” tegas Frans.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Halut Nus Kaya mengatakan, sementara ini target sasaran vaksinasi yang akan dilakukan sebanyak 144.951 jiwa. Untuk dosis pertama yang telah dilakukan sebanyak 39.425 jiwa atau 27,1 persen. Untuk dosis dua sebanyak 19,879 jiwa atau 17,7 persen. Sedangkan untuk dosis tiga bagi tenaga kesehatan sebanyak 429 jiwa atau 29,2 persen. “Data tersebut adalah keseluruhan vaksinasi yang telah kami simpulkan. Untuk tenaga kesehatan kami akan lakukan vaksinasi tahap tiga,” pungkasnya.(cw/fir)
