HARIANHALMAHERA.COM– pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan akan mengambil kebijakan pemotongan dana transfer pemerintah Kabupaten/Kota untuk biayai tahapan Pilkada 2024. Sebab, pemda dianggap lambat lunasi dana hibah Pilkada sehingga menghambat pelaksanaan tahapan oleh penyelenggara Pemilu.
Rencana Pempus tersebut dibenarkan Kepala Badan Kesbangpol Halut, Jhon Anwar Kabalmay. Kepada awak media, Kaban Kesbangpol pun mengatakan Kemenkeu dan Kemendagri akan melakukan Intercept, yakni intervensi dalam rangka percepatan penyelesaian, penyaluran dana Pilkada serentak pada penyelenggara Pilkada serentak, secara lansung kepada penyelenggara.
“Skemanya Pempus akan memotong secara langsung dana-dana milik Pemda untuk ditransfer secara lansung kepada penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Dana itu bisa dari DAU, DBH Pusat, atau dana transfer lainnya sehingga Pilkada setentak dapat terlaksana sebagaimana mestinya,”katanya, Senin (26/8).
Pemkab Halut sendiri menurutnya, sempat targetkan untuk menyelesaikan sisa dana hibah Pilkada 2024 pada akhir Agustus 2024, namun sepertinya tidak tercapai lantaran hingga saat ini kas keuangan masih kosong.
“Jadi bukan hanya Halut saja, tetapi ada beberapa Kabupaten/Kota yang lain juga sama, kenapa pemerintah pusat mengambil alih hal ini, karena kita terlambat melakukan pelunasan (dana hibah Pilkada 2024),”ungkapnya.
Prinsipnya lanjut Jhon, pempus ambil kebijakan pemotongan sejumlah dana transfer itu untuk biayai Pilkada sehingga tahapannya berjalan.
Sekedar diketahui bahwa alokasi anggaran hibah Pilkada Halut oleh Pemda Halut ke penyelenggara pemilu bervariasi, dimana KPU Halut sendiri telah dialokasikan sebesar Rp 34.350.923.500 miliar, baru ditrasfer sebesar Rp. 11,500 miliar (33 persen) dan masih tersisah sebesar Rp. 22,850.922.500 miliar.
Bawaslu Halut sebesar Rp. 11.185.738.600 miliar, baru ditranfer sebesad Rp. 3,500 miliar (31 persen) dan masih tersisah sebesar Rp. 7,685.738.600. Kemudian Polres Halut sebesar Rp. 7,500 miliar yang disalurkan sebesar Rp. 1,500 miliar dan tersisa masih sebesar Rp. 600 juga (20 persen), sementara Kondim 1508/Tobelo sebesar Rp. 2,500 miliar yang disalurkan sebesar Rp. 1,500 miliar (60 persen) dan masih tersisah sebesar Rp. 1 miliar dan sudah mencapai 60 persen.
“Jadi hampir rata-rata tiga lembaga tersebut diatas belum mencapai 40 persen dari total anggaran yang diberikan ke mereka, seharusnya tahap I sudah 40 persen, karena anggaran ini pencairannya secara bertahap, jadi total dana yang beru diberikan sebesar Rp. 18.miliar dan masih terseisah sebesar Rp. 37.536.661.100 miliar,”tuturnya.(sal)
