HARIANHALMAHERA.COM— Penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Halbar dan Halut, ternyata belum ada titik temu. Penyebabnya, ketidakhadiran Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halbar Danny Missy dalam pertemuan di Kemendagri, Senin (4/3) pekan lalu.
Padahal, Bupati Halut Ir Frans Manery, perwakilan Kemenko Polhukam, Dirjen bina adwil Kemendgri, Irjen kemendagri, Dirjen Pol dan Pum kemendgri, Biro hukum kemendgri, Direktorat Topografi TNI AD, Badan Informasi Geospasial, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sudah hadir.
“Bagaimana mau selesai kalau sikap Pemkab Halbar dan Gubernur Malut terus seperti ini,” kata Kabag Pemerintahan Halut Anwar Kabalmay .
“Ketidakhadiran Pemkab Halbar dan Pemprov Malut ini membuktikan, mereka sengaja membuat masalah berlarut. Sebab pemerintah pusat berupaya untuk selesaikan masalah, ternyata giliran meraka yang terkesan menghindari,” kata mantan sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halut itu, Selasa (12/3), dengan nada kecewa.
Meski begitu, lanjutnya, pertemuan di Kemendagri tetap jalan tanpa kehadiran Pemkab Halbar dan Pemprov Malut. Ada beberapa poin penting yang disetujui.
Salah satunya, penegasan batas kabupaten Halbar-Halbar sudah dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teknis penegasan batas.
Selain itu akan dilakukan penyesuaian wilayah, sinkronisasi, dan integrasi peta tematik dengan peta batas batas daerah.
“Perlu saya tegaskan, yang diselesaikan saat ini adalah batas daerah antara Halbar-Halut secara keseluruhan dari utara sampai selatan. Bukan lagi status 6 Desa. Sebab 6 Desa secara undang-undang sudah jelas masuk Kabupaten Halut,” pungkas.(dit/cal)
