HARIANHALMAHERA.COM–Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Halmahera Utara (Halut) diwarnai dengan aksi yang dilakukan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara. Puluhan massa aksi ini mendatangi Polres Halut, Kantor Bupati, dan DPRD Halut untuk menyampaikan tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang kerap terjadi di Halut.
Koordinator aksi Nurlaila Djafar kepada media ini mengatakan anak perempuan yang lahir bukan disakiti, dianiaya, dizalimi bahkan diperkosa, oleh pelaku yang tak bertanggung jawab. Mereka harus dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.
Dalam aksi tersebut pihaknya mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan Stop lindungi pelaku kekerasan. Nurlaila juga mendesak kepolisian usut tuntas pelaku kekerasan, sediakan pelayanan call center di setiap desa. “Kami juga meminta pemerintah terapkan kurikulum sex education di setiap lembaga pendidikan, pendampingan terhadap korban kekerasan, dan segera lahirkan perda tentang perlindungan perempuan dan anak,” katanya, Senin (31/5).
BACA JUGA : 18 Tahun Halut, Pj Bupati: Usia Enerjik
Menanggapi itu, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak (PHA), DP3AKB Hj Sarifa H Ahmad, mengaku tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan merupakan perilaku tidak manusiawi. Sejak terjadi tindakan pemerkosaan pihaknya menunggu laporan. “Kami dari DP3AKB menunggu laporan, tapi sampai saat ini laporan belum masuk,” ungkapnya.
Dikatakannya kasus kekerasan dan pemerkosaan yang terjadi di Galela, selasa (18/5) lalu sudah ditangani PPA Polres. Pihaknya mengaku minggu ini akan turun ke lokasi untuk investigasi. Kasus tersebut tetap ditangani dengan serius karena sudah berulang kali terjadi di Halut.
“Kami akan berusaha untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian, harapan kami pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang di lakukan, karena ini sudah sangat fatal, korban sempat dibohongi oleh ketiga pelaku,” tuturnya.(cw/fir)
